Seputar Jabar

Berita Terbaru

Rumah Cemara Kampanyekan SUPPORT, DON’T PUNISH

Disampaikan Klik-Walimedia Hari Kamis, 27 Juni 2013 | 11.35

BANDUNG- Bagian dari upaya untuk menekang angka pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), Rumah Cemara yang merupakan tempat rehabilitasi bagi para pecandu ikut berpartisipasi dalam kampanye Support don't Punish.
 
Co Direktur Rumah Cemara, Ikbal Rahman menyatakan,  kampanye ini menyerukan kepada pemerintah untuk mengakhiri War on Drugs, sebuah kebijakan yang diinisiasi tahun 1971 pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, dalam menanggulangi permasalahan NAPZA.
 
"Kampanye ini banyak diikuti oleh pemerintah negara lain. War on Drugs yang menyedot biaya sangat besar terbukti gagal mengatasi permasalahan NAPZA, memicu epidemi HIV, TB, dan hepatitis, serta menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia," ujarnya.
 
Menurut Ikbal, kampanye Support don't Punish ini merupakan aksi global yang berlangsung pada Rabu, 26 Juni 2013 dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan bahaya yang diakibatkan oleh War on Drugs.
 
"War on Drugs telah menyebabkan hukuman yang keras dan pemenjaraan massal terhadap pengguna NAPZA, namun telah gagal dalam mengurangi penggunaan NAPZA itu sendiri," ucapnya.
 
Sebaliknya, War on Drugs malah merugikan banyak orang, dengan menghambat akses mereka terhadap pelayanan kesehatan yang terbukti telah menyelamatkan nyawa dari penularan HIV dan dampak buruk lainnya.(ly/jbr)

BPPT Jabar Tambah 4 Gerai Layanan Perizinan


BANDUNG – Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Jawa Barat terus memperkuat layanan perizinan dengan mengembangkan Gerai Pelayanan Perizinan di 4 zona wilayah. Menurut Kepala Bidang Admnistrasi BPPT Jabar Rina Rahdianawati, SE, Rabu (26/6) ke empat Gerai itu berada di Cirebon, Garut, Bogor dan Purwakarta.

"Untuk Cirebon, Garut dan Bogor sudah berjalan tahun ketiga, sementara Purwakarta baru berjalan 8 bulan. Tujuan utama dari pembukaan Gerai itu adalah mendekatkan layanan perizinan ke pemohon izin" katanya.

Menurut Rina, dari keempat Gerai itu Gerai wilayah Bogor yang menduduki urutan tertinggi dari jumlah pemohon perizinan yaitu mencapai 3.692 pemohon izin selama tahun 2013 hingga bulan Juni.

"Bogor memang menempati urutan tertinggi, dan kebanyakan adalah pemohon izin perhubungan dalam kategori trayek angkutan, disusul oleh Cirbon 908 pemohon izin, Garut 918 pemohon izin, dan Purwakrta 946 pemohon izin" katanya.

BPPT sendiri melayani 205 jenis izin dan semua izin itu tidak dipungut biaya, kecuali untuk pemohon izin perhubungan dan perikanan. Namun menurut Rina, retribusi ari izin perhubungan dan perikanan itupun tidak masuk ke kas BPPT melainkan dikelola langsung oleh bendarhara daerah. (LY/jbr)

Heryawan : Berantas Narkoba Karena Mengancam Kelanjutan Generasi Muda

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan untuk melawan peredaran dan penggunan narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) harus dimulai dengan membangun ketahanan keluarga. Di tengah semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba di tanah air ini, ada baiknya kita cegah dengan memperkuat tingkat keharmonisan dalam rumah tangga. "Dengan keluarga yang harmonis dan sehat, maka narkoba sangat sulit menembus para generasi muda kita," tandasnya dalam sambutan Acara Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Halaman Parkir Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro 22 Kota Bandung, Rabu (26/6) pagi.

 
Lebih lanjut Heryawan menegaskan kembali komitmennya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, khususnya di generasi muda dan usia produktif. "Saya mencurigai ada sekelompok orang, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri yang secara sengaja mengorganisir peredaran narkoba yang tujuannya lebih dahsyat, yakni menghancurkan generasi muda kita," ujarnya. Apalagi saat ini menurut data Uniterd nations Office on Drugs and Crime (UNODC) per tahun 2012 mengisyaratkan ada 300 juta orang usia produktif antara 15-64 tahun di dunia yang mengkonsumsi aktif narkoba.
 
Apalagi narkoba tidak hanya menghancurkan masa depan generasi muda, juga menjadi jalan utama penularan penyakit mematikan HIV/AIDS. Dengan menggunakan narkoba berarti menurunkan tingkat kesehatan seseorang serta memicu tindak pelanggaran hukum. Sementara di bidang ekonomi, berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2011, penyalahgunaan narkoba menimbulkan kerugian materi mencapai Rp 48,2 triliun. Untuk itu, Heryawan mengajak semua pihak untuk menhancurkan narkoba. "Kita semua harus mengambil peran, dengan melawan dan hancurkan narkoba," tandasnya.
 
Sementara dalam laporannya, Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Anang Pratanto menjelaskan penyalahgunaan narkoba bisa menimpa siapa saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, pekerjaan maupun tingkat ekonomi. Berdasarkan penelitian BNN, menunjukan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2008 sebesar 1,99 persen atau sekitar 3,3 juta jiwa. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 2,2 persen dan diperkirakan menjadi 2,6 persen pada tahun 2013. "Untuk itu BNN telah melakukan sejumlah upaya baik dari sisi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan tes urine ke sejumlah pihak," ungkapnya.
 
 
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan untuk melawan peredaran dan penggunan narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) harus dimulai dengan membangun ketahanan keluarga. Di tengah semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba di tanah air ini, ada baiknya kita cegah dengan memperkuat tingkat keharmonisan dalam rumah tangga. "Dengan keluarga yang harmonis dan sehat, maka narkoba sangat sulit menembus para generasi muda kita," tandasnya dalam sambutan Acara Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Halaman Parkir Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro 22 Kota Bandung, Rabu (26/6) pagi.
 
Lebih lanjut Heryawan menegaskan kembali komitmennya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, khususnya di generasi muda dan usia produktif. "Saya mencurigai ada sekelompok orang, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri yang secara sengaja mengorganisir peredaran narkoba yang tujuannya lebih dahsyat, yakni menghancurkan generasi muda kita," ujarnya. Apalagi saat ini menurut data Uniterd nations Office on Drugs and Crime (UNODC) per tahun 2012 mengisyaratkan ada 300 juta orang usia produktif antara 15-64 tahun di dunia yang mengkonsumsi aktif narkoba.
 
Apalagi narkoba tidak hanya menghancurkan masa depan generasi muda, juga menjadi jalan utama penularan penyakit mematikan HIV/AIDS. Dengan menggunakan narkoba berarti menurunkan tingkat kesehatan seseorang serta memicu tindak pelanggaran hukum. Sementara di bidang ekonomi, berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2011, penyalahgunaan narkoba menimbulkan kerugian materi mencapai Rp 48,2 triliun. Untuk itu, Heryawan mengajak semua pihak untuk menhancurkan narkoba. "Kita semua harus mengambil peran, dengan melawan dan hancurkan narkoba," tandasnya.
 
Sementara dalam laporannya, Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Anang Pratanto menjelaskan penyalahgunaan narkoba bisa menimpa siapa saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, pekerjaan maupun tingkat ekonomi. Berdasarkan penelitian BNN, menunjukan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2008 sebesar 1,99 persen atau sekitar 3,3 juta jiwa. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 2,2 persen dan diperkirakan menjadi 2,6 persen pada tahun 2013. "Untuk itu BNN telah melakukan sejumlah upaya baik dari sisi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan tes urine ke sejumlah pihak," ungkapnya. (Ly/jbr)

Wamenag: Jasa Pesantren untuk Negeri Ini Sangat Besar

Disampaikan Klik-Walimedia Hari Rabu, 26 Juni 2013 | 12.16

GORONTALO - Jasa pesantren terhadap negara ini sangatlah besar, baik pada saat memperjuangkan maupun saat mampertahan kemerdekaan. Demikian dikatakan Wakil Menteri Agama (Wamenag) saat membuka Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (Pospenas) VI di GOR Merdeka Gorontalo, Senin (24/6).

Menurutnya, saat negeri ini diduduki penjajah, pesantren berjuang di garda terdepan untuk mempertahankan kemerdekaan.

"Demi kecintaan pesantren terhadap negeri ini, mereka mengeluarkan Resolusi Jihad yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari di Tebuireng Jombang, yang isinya adalah kewajiban bagi semua umat Islam yang tinggal dalam radius 94 kilometer harus mengangkat senjata melawan Belanda dan Sekutunya yang ingin menjajah Indonesia," jelasnya.

Wamenag menambahkan, saat negeri ini dirongrong oleh DI/TII pimpinan Kartosuwiryo yang ingin mengganti ideology negara, pesantren juga berada pada garda terdepan.

"Saat gerakan Kartosuwiryo ingin mendelegitimasi pemerintahan Presiden Sukarno, segera pesantren memberikan gelar waliyyul amri adl-dloruri bi al-syaukah kepada presiden, yaitu pemegang kekuasaan yang darurat dengan sebab mempunyai kekuatan," lanjutnya.

Begitulah kecintaan pesantren terhadap negara ini. "Ini semua mereka lakukan demi tegaknya NKRI," imbuhnya.
Karena itu, sudah seharusnya jika negara memperhatikan pesantren. "Negara mesti memperhatikan pesantren,", pungkasnya.

Pospenas di Gorontalo ini akan berlangsung dari tanggal 24 hingga 30 Juni. Diikuti 3.173 peserta dari 33 provinsi memperebutkan 200 medali.(ly/depag)

Netty: Imunisasi Harus Disosialisasikan Secara Menarik

BANDUNG - Sebagai organisasi yang mempunyai pendekatan edukasi kepada masyarakat, PKK memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pentingnya imunisasi. Berkolaborasi dengan Kader Posyandu dan aktivis kesehatan, PKK dapat mengemas sosialisasi semenarik mungkin. Demikian dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jabar Netty Heryawan  dalam seminar edukasi vaksinasi dengan tema "Vaksinasi Meningkatkan Kualitas Hidup Generasi Bangsa" di Gedung Serba Guna Biofarma Bandung, Selasa (25/6).

"PKK bertugas sebagai penggerak, penyuluh dan pencatat sederhana yang berpengaruh baik kepada masyarakat. Contohnya memberikan informasi kapan waktunya untuk pemberian imunisasi kepada bayi dan balita," ungkap Netty. Kedekatan inilah, menurut Netty,  yang menjadi senjata andalan PKK.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat masih terdapat 10 Kabupaten Jabar yang memiliki cakupan imunisasi rendah padahal Bio Farma merupakan produsen dan penyuplai vaksin polio terbesar di dunia. 10 Kota/Kab yang memiliki cakupan imunisasi rendah sesuai data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, antara lain : Kab. Bandung Barat, Subang, Tasikmalaya, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kab&Kota Sukabumi, Purwakarta, Cianjur.

Turut hadir di acara ini, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jabar Alma Lucyati, Direktur SDM Biofarma Andjang Kusumah, Direktur Produksi Biofarma Juliman, Direktur Perencanaan & Pengembangan Biofarma Sugeng Raharso Ikatan Istri Pimpinan (IIP) PT. BioFarma (Persero), Pakar Vaksin dari Ditjen Imunisasi Kementrian Kesehatan, Secretary Of Indonesian Technical Advisory Group on Immunization Dr. Julitasari Sundoro, dr. MSCPH. Pakar Uji Klinik, Kepala Divisi Surveilans & Uji Klinik PT. Biofarma (Persero) Dr. Novilia S. Bachtiar, M.Kes, Pakar Komunikasi dan Agama Islam Ihsan Setiadi Latief,M.si. (ly/jbr)

Indonesia Meminta Kompensasi dari Arab Saudi

JAKARTA - Pimpinan Komisi VIII DPR RI beserta Menteri Agama dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag telah bertemu dengan Wakil Menteri Haji Arab Saudi pada Senin kemarin untuk membicarakan soal pemotongan kuota jamaah haji 2013 yang sampai berjumlah 20% atau sekitar 40 ribuan jamaah.

"Pertemuan ini dimaksudkan untuk melakukan negosiasi soal pemotongan kuota haji. Kita tentu berharap Indonesia tidak mendapatkan pemotongan kuota tetapi kalaupun tetap harus ada pemotongan kita berharap jumlahnya tidak sampai 20 persen," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia telah menjelaskan bahwa antrian haji di Indonesia telah mengular sedemikian panjang sehingga rencana pembangunan area Masjidil Haram yang ditargetkan pemerintah Arab Saudi akan berlangsung selama 3 tahun hingga tahun 1437 H akan memperpanjang antrian keberangkatan menjadi lebih lama.

Maka delegasi Indonesia pun meminta pemerintah Arab Saudi untuk mempertimbangkan masalah tersebut dalam memutuskan rencana pemotongan kuota jamah haji.

Tentu saja, lanjut Ledia, pihak Indonesia juga memahami bahwa kondisi Masjidil Haram dalam proses perombakan besar-besaran ini memang berubah.

"Lantai 2 dan 3 untuk thawaf kami lihat masih belum terhubung, masih dalam progres pembangunan dan jalurnya jadi menyempit. Saat sebelum perombakan, area thawaf ini bisa dilalui sekitar 48 ribu jamaah per jam, kini hanya bisa dilalui sekitar 22 ribu jamaah saja. Target usai perombakan, jalur itu akan mampu menampung sekitar 105 ribu jamaah per jam. Belum lagi areal-areal lain terkait pembangunan perluasan area Masjidil haram," urai aleg FPKS ini pula.

Karena itu, selain menegokan soal jumlah potongan jamaah haji, delegasi Indonesia juga mengajukan beberapa kompensasi kepada pemerintah Arab Saudi terkait masalah ini. Diantaranya dengan meminta agar setelah pembangunan ini selesai pada 3 tahun mendatang, Indonesia bisa mendapat kuota haji dua kali lipat dan meminta pemerintah Arab Saudi ikut mencari solusi atas potensi kerugian materi dari penyelenggara haji Indonesia baik pihak pemerintah maupun swasta yang kisarannya mencapai angka 817 Milyar Rupiah.

Potensi kerugian itu dikarenakan setelah keputusan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan pada awal April lalu, Dirjen PHU beserta jajarannya telah melakukan pembayaran uang muka untuk pemondokan, katering, transportasi dll untuk 211 ribu jamaah.

"Maka keterlibatan pemerintah Saudi Arabia diperlukan agar kontrak yang telah dilakukan dengan pihak swasta di Saudi Arabia dapat kita perbaiki." Jelas Ledia. (LY/JBR)

Bandung Jajaki Promosi di Malaysia

Disampaikan Klik-Walimedia Hari Jumat, 21 Juni 2013 | 10.06

BANDUNG – Pemkot Bandung melalui Dinas Budaya dan Pariwasata, mulai menjajagi kerjasama promosi kepariwisataan dengan salah satu jaringan TV berbayar asal Malaysia. Pertemuan antara pihak TV Astro dengan Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung M. Harry Jauhari berlangsung di Kantor Disbudpar Kota Bandung Jl. Ahmad Yani, Kamis (20/6).

"Kita menyambut baik ajakan kerjasama ini, karena dengan turis Malasyia hingga saat ini menempati urutan tertinggi terbanyak yang datang ke Bandung khususnya ke Pasar Baru" ujar Harry.

Dengan kerjsama promosi pariwisata itu nantinya menurut Harry, tidak hanya Pasar Baru saja yang akan dikenalkan ke masyarakat Malasyia, tetapi objek wisata lain di kota Bandung.

"Kita kan tidak ingin turis Malaysia itu hanya datang paginya ke Pasar Baru, lalu sorenya sudah kembali pulang ke Malaysia. Maka dari itu perlu kita promosikan objek wisata lain, terutama wisata seni dan budaya" katanya.

Pertemuan yang dilakukan wakil dari TV Astro Malaysia dengan Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung itu baru sebatas penjajagan, dan akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan untuk membahas bentuk kerjsama termasuk hak dan kewajiba dari kedua belah pihak. TV Astro Malaysia sendiri adalah TV berbayar yang 100% menayangkan tentang Indonesia. (LY/JBR)
 

Cooperative Fair 2013 Berbasis TI

BANDUNG  - Cooperative Fair KUMKM Tahun 2013 ini akan berbeda dari tahun-tahun selanjutnya. Perbedaannya selain dari jumlah dan kualitas produk yang disajikan, juga dari pemanfaatan IT. Misalnya tampilan aplikasi "Jabar Cyber Koperasi". Demikian dijelaskan salah seorang panitianya, Kusmana Hartadji dari Dinas KUMKM Prov. jabar, Kamis (20/6).

Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyediaan data dan penyelenggaraan even cooperative fair semacam ini sudah menjadi kewajiban, karena memang saatnya zaman teknologi informasi, ujar Kusmana.

Bagaimana pemanfaatan IT dalam even cooperative fair itu ? tanya jabarprov.go.id. Menurutnya, nanti khsususnya dalam pembukaan kami akan gunakan "layar sentuh", sehingga untuk sekali sentuh semua aktivitas Cooperative fair langsung berjalan. Juga nanti ada satu stand khusus yang namanya "jabar cyber koperasi" yang menyediakan berbagai data tentang koperasi di Jawa Barat. Akan ditampilkan seluk beluk even cooperatif fair mulai dari jumlah peserta, asal peserta, jumlah produk yang ditampilkan dan lainnya. Semua itu berbasis IT.

Menurut Kusmana Hartadji, Cooperative Fair kali ini akan diikuti 500 peserta. Sebanyak 300 peserta difasilitasi Dinas KUMKM dan 200 peserta oleh PT Selindo dari jumlah tersebut, terdapat peserta dari 24 provinsi.

Kita berharap melalui even ini akan tercipta berbagai transaksi perdagangan melalui kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan antara pembeli dan pedagangan, ujarnya.

Oleh karena itu, kami mengaajak seluruh warga Jawa Barat untuk melihat Cooperative Fair yang bertempat di Lapangan Gasibu Bandung dan akan berlangsung mulai Tanggal 21 sd 25 Juni 2013. (LY/JBR)

Djarum Foundation Tanam Pohon Trembesi 16.511 pohon



KARAWANG - Sebagai bentuk CSR yang bertujuan untuk peduli lingkungan, Djarum Foundation mengadakan acara penanaman pohon Trembesi, sebanyak 16.511 pohon di sepanjang 1350 Km dari titik Merak menuju Banyuwangi termasuk di dalamnya Karawang yang memang termasuk lintasan Pantura.

Tiap 10 m ditanami 1 bibit pohon, dan pada kegiatan seremoni di Kabupaten Karawang dipusatkan di kantor Kecamatan Cikampek pada Rabu (19/6), Bupati hadir didampingi Plt Sekda Karawang Teddy Rusfendi dan seluruh Camat Kabupaten Karawang yang menerima juga bantuan bibit pohon Trembesi beserta alat tanam.

Sambutan Bupati di awali dengan ucapan terimakasih kepada Djarum Foundation yang juga dihadiri langsung oleh Vice President Fx Supanji. "Berkaitan dengan acara hari ini kami sangat apresiasi karena ini sangat mendukung program peduli lingkungan yang sejalan dengan misi Kabupaten Karawang yang kelima yaitu Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dan juga ini sejalan dengan perintah yang diajarkan Agama juga, jelas Bupati".

Lebih lanjut bupati menjelaskan, bahwa jenis pohon yang ditanam pada peduli lingkungan oleh Djarum Foundation, adalah Trembesi. Sejenis  Pohon hujan yang bisa mencapa ketinggian 20-30 Meter dan bisa menyerap 28 Ton CO2 pertahunnya, jelas Ade Swara.

Pohon lainnya biasanya hanya mampu menyerap 1 Ton CO2, ini salah satu keunggulan pohon trembesi. Tentunya juga dapat menimbulkan keteduhan pada suatu lingkungan itu sangat diperlukan di Kab Karawang. Dan juga sebagai salah satu upaya mengurangi pemanasan global.

Maka dari itu Bupati menghimbau kepada seluruh masyarakat komponen lainnya agar turut sukseskan gerakan penanaman pohon untuk kehidupan di masa yang akan datang agar kelak generasi mendatang dapat memetik hasilnya yaitu menikmati kualitas lingkungan yang semakin baik. (LY/JBR)

Rencana Kenaikan BBM terus Dikritik

BANDUNG -  Rencana kenaikan BBM terus mendapat kritik. Kritik tersebut diungkapkan HMI Cabang Kota Bandung dalam orasi yang berlangsung Kamis sore (20/6) di depan Gedung Sate.
 
Menurut pendemo, kenaikan BBM akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak kenaikan BBM akan menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun sehingga untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi  masyarakat akan terganggu.
 
Di sektor ekonomi, daya beli masyarakat akan menurun karena dengan naiknya BBM akan terjadi kenaikan biaya kebutuhan pokok masyarakat sehingga beban masyarakat meningkat dan berdampak menurunya daya beli masyarakat.
 
Di sektor kesehatan, dengan naiknya BBM biaya kesehatan turut meningkat yang selanjutnya berdampak jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit. Kondisi ini berpeluang meningkatnya kasus gizi buruk akibat terbatasnya pendapatan.
 
Di sektor pendidikan, biaya pendidikan terutama pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat. Bagi masyarakat dengan penghasilan rendah, sulit untuk mendapatkan layanan pendidikan. (LY/JBR)

Perpustakaan Keliling Kunjungi PKBM dan PAUD

Disampaikan Klik-Walimedia Hari Selasa, 18 Juni 2013 | 14.38

CIMAHI - Dinas Pendidikan Kota Cimahi menyediakan layanan Unit Perpustakaan Keliling sebagai salah satu upaya mencerdaskan masyarakat. Perpustakaan Keliling dalam bentuk sebuah mobil mini bus yang dimodifikasi dan dilengkapi rak buku berisi buku-buku tertata  rapih tersebut, setia mengunjungi sasaran pembacanya.
 
"Pagi-pagi sekali saya sudah berada di sini untuk melayani masyarakat yang membutuhkan buku-buku bacaan. Tapi, hanya dibaca di tempat, tidak boleh dibawa. Kalau mau dipotocopy ya silahkan, jangan lama-lama," kata Asep Tatang, petugas Perpustakaan Keliling Dinas Pendidikan Kota Cimahi di Halaman Depan Gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Misykatul Anwar, Jalan Sentral No. 38 RT 03 RW 04, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi kepada jabarprov.go.id, Senin (17/6).
 
Asep menjelaskan, Perpustakaan Keliling disediakan Dinas Pendidikan Kota Cimahi khusus untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bahan bacaan. Perpustakaan Keliling setia mengunjungi masyarakat ke lokasi-lokasi PKBM dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
 
"Kami mengunjunginya secara bergiliran mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Ke PKBM Misykatul Anwar ini, dua kali dalam seminggu," katanya.
 
Di Kota Cimahi, lanjut Asep, terdapat 24 PKBM dan 420 PAUD. Tapi, tidak semua PKBM dan PAUD yang ada di Kota Cimahi dapat dikunjungi oleh Mobil Perpustakaan Keliling. Pasalnya, ada sebagian PKBM dan PAUD yang lokasinya di dalam gang atau jauh dari jalan raya, sehingga Mobil Perpustakaan Keliling tersebut tidak bisa masuk.
 
Mobil Perpustakaan Keliling yang setia mengunjungi PKBM dan PAUD tersebut, menurut Asep, berisi 3.400 eksemplar buku bacaan terdiri dari 500 judul buku. Selain buku-buku bacaan untuk anak sekolah, mulai dari tingkat PAUD hingga SLTA, Perpustakaan Keliling juga menyediakan buku-buku teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 
"Selain bahan bacaan untuk anak-anak sekolah, kami juga menyediakan bahan bacaan untuk para orang tua. Misalnya saja, buku-buku bacaan tentang bagaimana cara budi daya ikan air tawar, cara menanam cabe, cara menanam buah-buahan dan buku-buku teknologi tepat guna lainnya," katanya. (ly/jbr)

Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Ribu Massa KAMMI Aksi Serentak di 33 Provinsi



BANDUNG -
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) hari ini, Senin (17/06/2013) melakukan aksi penolakan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Diperkirakan ratusan ribu massa KAMMI di seluruh Indonesia akan turun ke jalan.
 
Targetnya adalah mengepung pusat pemerintahan di 33 provinsi."Kami turunkan semua kader KAMMI di seluruh Indonesia, bergabung bersama rakyat untuk melawan pemerintah yang tidak pro rakyat. Tolak kenaikan harga BBM," kata Ketua Umum PP KAMMI Andriyana, (17/06/2013)
 
Di Ibu Kota Jakarta, jelas Andriyana KAMMI menurunkan massanya di dua tempat, di depan Gedung DPR RI Senayan dan di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Sedangkan di daerah, massa KAMMI terkonsentrasi di pusat-pusat pemerintahan di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur masing-masing daerah."Harga BBM naik, semua harga komoditi akan ikut naik. Rakyat makin tercekik. Tolak kenaikan harga BBM.
 
Kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi adalah bukti  pemerintah tidak serius mencari solusi kebocoran anggaran negara."Kalau pemerintah serius, harusnya pemerintah melakukan nasionalisasi aset-aset negara dari asing, mencari energi alternatif, menaikkan pajak mobil pribadi dan menangkap para mafia minyak dan mafia pajak yang mengkorupsi pendapatan negara.
 
Di sisi lain,  bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pun jelas karena diduga mengandung motif politik menjelang Pemilu 2014."Karena itu, dari Aceh sampai Papua, kader KAMMI serentak turun ke jalan untuk menolak kenaikan harga BBM subsidi," tandas Andriyana. (ly/jbr)

Tingkatkan Kemampuan, Satpol PP Subang Gelar Diklat

SUBANG - Bupati Subang, Ojang Sohandi menyampaikan supaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk meningkatkan kualitas SDM. Dijelaskan oleh Bupati bahwa Pol PP masih memberlakukan aturan lama karena aturan baru belum ada. Dalam menjalankan tugasnya, Pol PP hendaknya menampilkan wajah baik. Sehingga tugas yang dilaksanakan dapat diterima dengan oleh masyarakat.

Hal tersebut dikataannya pada kesempatan pembukaan Diklatsar Penanggulangan Bencana dan Diklat Intelijen dan Teknik Penanganan Terhadap Pelanggar Perda Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat bersamaan dengan Apel Kesadaran di halaman Kantor Pemda Subang, Senin (17/6).

Pelatihan yang dilaksanakan sekarang akan meningkatkan kualitas personil Satpol PP Subang baik dalam penegakkan Perda maupun upaya penanggulangan dan mitigasi bencana.

Secara simbolis pembukaan dilakukan dengan penyematan tanda peserta. Diklat akan dilaksanakan di Markas Kompi B BS Paskhas Kalijati dan area Citapen Subang.

Menurut Kepala Satpol PP Subang, Drs. Asep Setia Permana, M.Si menyampaikan bahwa Diklat diselenggarakan dalam upaya menjawab kebutuhan peningkatan kualitas SDM personil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Satpol PP yaitu Penegakkan Perda guna terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan  masyarakat yang makin dinamis upaya menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman supaya tetap terjaga, diperlukan strategi pendekatan guna keberhasilan tugas. Salah satunya memantau situasi dengan mengidentifikasi potensi positif maupun negatif pada ketentraman dan keteriban masyarakat.

"Sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan lancar," ujarnya. Begitu pula dengan upaya membantu korban bencana. Personil Pol PP yang tersebar di seluruh kecamatan bisa ikut membantu dengan bekal keterampilannya.

Tugas penting lainnya yang diemban adalah ikut melakukan segala usaha dan kegiatan melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari bencana, sehingga dapat memperkecil efek jatuhnya korban.

Dalam mengantisipasi dan menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana, para anggota baik secara perorangan maupun secara Satuan perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan Kewaspadaan Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, agar anggota mempunyai kepekaan, kesiagaan dan antisipasi dalam menghadapi segala potensi dan indikasi timbulnya bencana.

Materi yang akan disampaikan, menurut Kepala Tim Pelatih Letda Psk Tanto Widiatmoko, yang akan disampaikan materi diklat berupa: pengetahuan survival dilanjutkan evakuasi korban untuk kawasan gunung dan kawasan hutan, pelatihan

P3K gawat darurat di air diserta dengan pengetahuan botani dan zoologi, pioneer jerat binatang, pengenalan menyelam, pengethuan alat bantu navigasi, evakuasi ground to air, komunikasi dengan pilot udara, pngenalan pembuatan gelar helipad, pengetahuan rappelling dan mountenering.

Usai acara kemudian Bupti dengan didampingi Kasat Pol PP dan Plt. Sekda meninjau display peralatan Diklat yang akan dipergunakan selama kegiatan. Bupati mendapatkan penjelasan dari Kepala Pelatih mengenai berbagai peralatan. (teddy/wm)

Jelang Pilbup Subang, Ojang Harapkan PNS Jaga Netralitas

SUBANG - Bupati Subang, Ojang Sohandi menyampaikan bahwa salah satu penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Subang ialah pembangunan infrastruktur jalan umum. Kondisi jalan di wilayah Subang. Diantara penyebabnya ialah ketidaktepatan sasaran pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disampaikan oleh Ojang dalam amanatnya ketika menjadi Inspektur Upacara dalam rangka Apel Kesadaran Nasional di halaman Kantor Pemda Subang, Senin (17/6).

Untuk itu kepada pihak terkait supaya segera melakukan pembenahan dengan meningkatkan kualitas Suamber Daya Manusia (SDM). Dengan anggaran yang ada, kepada pihak terkait supaya segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan. Hingga mesayarakat bisa menikmati hasil kinerja pembangunan.

Ditambahkan oleh Ojang, aspek penting lainnya dalam upaya peningkatan pembangunan ini ialah juga menanamkan rasa memiliki dari masyarakat supaya mampu ikut menjaga infrastruktur jalan supaya tetap terjaga dengan baik. Upaya memberikan kesadaran ini harus dilakukan hingga ke tingkat desa.

Hubungannya dengan masa-masa kegiatan Pemilu, khususnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Subang, dihimbau kepada seluruh aparatur pemerintah supaya menjada netralitas Pegawai Negri Sipil (PNS). Para aparatur tetap konsentrasi dalam tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Tidak berpihak kepada salah satu calon/kandidat. (teddy/wm)

Subang Jadi Incaran Investor Industri

SUBANG - Wilayah Kabupaten Subang menjadi incaran investor dalam menanamkan modalnya di bidang industri. Oleh karena itu dalam penataan wilayahnya perlu dilaukan dengan baik. Supaya kegiatan industri bisa pro rakyat. Menurut Plt. Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Abdurakhman, M.Si, manfaat besar industri ialah upaya menyerap tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Sekda dalam sambutan kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Suban - Jawa Barat di ruang rapat Bupati (14/6). Selanjutnya kata Abdurakhman tadinya zona industri ada di tiap kecamatan supaya adil. Namun sekarang hanya 7 kecamatan yang diperuntukkan industri karena pertimbangan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut dibahas mengenai masukan pada perencanaan kewasan industri di Kabupaten Subang.

Menurut Direktur Direktur Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II, Endang Supraptini Subang merupakan wilayah strategis karena wilayah Karawang, Purwakarta dan Bekasi dinilai telah padat oleh industri. Maka Wilayah Subang menjadi peluang pengembangan selanjutnya. Peluang ini didukung oleh rencana pembangunan jalan tol dan pembangunan pelabuhan baik di Cilamaya maupun di Patimban.

Maka melalui pertemuan diskusi ini bisa membawa masukan berharga terhadap perencanaan yang selanjutnya diharapkan dokumen bisa bermanfaat. Subang menjadi8i interline dari ibu kota.

Paparan mengenai penataan wilayah disampaikan oleh seorang konsultan dari PT. Griya Mulya,  Bapak Hepi bahwa Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan/unggulan dalam mendorong percepatan pertumbuha ekonomi

Berdasrkan PP No 24 tahun 2009 pengertian kawasan industri adalah kawasan pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri

Pemerintah melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) menekankan pengembangan ekonomi nasional dengan strategi utamanya yaitu pengembangan dan penguatan enam koridor ekonomi.

Pentingnya pembangunan industri ialah kemudahan aksesibilitas. Pada pemaparan tersebut mengenai pemetaan wilayah industri lebih cenderung ke wilayah barat Subang. Sehubungan lebih dekat denga lokasi jalan propinsi dan lokasi jalan tol yang tengah diupayakanpembangunanya. Tentunya pembangunan ini harus terintergrasi dengan infrastruktur di daerah dan sumber daya manusia (SDM). Luas wilayah industri diproyeksi seluas 11250 ha. Direkomendasi industri produk elektronik, farmasi dan otomotif. (teddy/wm)

Kebutuhan Daging Nasional 32 Persen Dipasok dari Jatim

Disampaikan Klik-Walimedia Hari Kamis, 13 Juni 2013 | 14.11

SURABAYA - Kebutuhan daging nasional ternyata tidak bisa dilepaskan dari peran peternak di Jawa Timur. Buktinya, saat ini kebutuhan daging nasional sebanyak 32% atau 5,3 juta sapi dipasok dari peternak-peternak di Jatim.

"Dengan kondisi tersebut kami berani menolak daging import dan sapi masuk Jawa Timur, karena saya tau bagaimana nasib peternak jika daging import sampai masuk Jatim," kata Soekarwo, Gubenur Jatim dihadapan peternak dan pengusaha daging dalam acara   Kontes Ternak dan Lomba serta Ekspo se Jawa Timur tahun 2013 di Desa Tangkil, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, Rabu(12/6).

Data dari Dinas Peternakan Jatim menyebut, secara keseluruhan produksi sapi nasional, 32 persennya dihasilkan di Jawa Timur. Saat ini populasi sapi di Jawa Timur sekitar 5,3 juta ekor. Sedangkan jumlah pemotongan sapi potong sebanyak 520 ribu ekor per tahun.

Dikatakannya, potensi peternakan di Jatim sangatkan baik. Peternak makin inovatif dalam menghasilkan kualitas dan kuantitas sapi yang terbaik. Meski demikian, problem ketersediaan pakan ternak masih menjadi kendala yang dihadapi peternak, karena semakin minimnya jumlah pakan dan mahalnya harga bahan baku. Saat ini 70 persen beban peternak ada dipakan.

Soekarwo meminta kepada Dinas Peternakan Jatim dan perguruan tinggi di Jatim agar mampu melahirkan inovasi atau penemuan baru dalam bidang pakan ternak, yang nantinya meringankan beban peternak. "Jika inovasi itu mampu menurunkan beban 70 persen ditekan menjadi 50 persen. Saya yakin akan lebih mensejahterahkan peternak," ujarnya.

Soekarwo menceritakan hasil kunjungannya ke Australia beberapa waklu lalu. Ia melihat petani disana mampu membuat makanan konsentrat yang memiliki manfaat membuat sapi cepat kenyang dan dagingnya kaya gizi serta serat tidak tebal. "Jika akademisi mampu mencontoh hal itu, saya yakin swasembada daging akan mampu dicapai peternak Jatim," ujarnya.

Gubernur juga meminta kalangan perbankan berkoalisi dengan pengusaha ternak. Perbankan agar memberikan kemudahan dalam usaha ternak di provinsi yang menjadi penyangga swasembada daging nasional itu.

Selain itu, ia juga meminta dukungan lebih dari pemerintah pusat agar bisa mewujudkan Jatim sebagai gudang penghasil ternak sapi. Apabila terwujud, yang dilakukan Jawa Timur sudah sesuai dengan tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan (Keswan).

Selain daging, Jatim juga mampu memproduksi susu sebesar 980 ton/hari untuk memenuhi kebutuhan Industri Pengolahan Susu (IPS) sebesar 900 ton/hari (328 ribu ton/tahun) atau sekitar 92 %. Sedangkan, sisanya yakni sebesar 80 ton/hari (29 ribu ton/tahun) atau sekitar 8% yang dikonsumsi langsung ke masyarakat serta dikirimkan ke luar Jatim seperti daerah DKI Jakarta, DIY dan Jawa Tengah. Jatim saat ini memiliki 4 IPS utama yakni PT. Nestle Indonesia, PT. Indolakto, PT. Greenfields dan PKIS Sekar Tanjung.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Maskur mengatakan, Kontes Ternak dan Lomba serta Ekspo se Jawa Timur tahun 2013 bertujuan untuk mengetahui informasi perkembangan dan peningkatan pemasaran produksi peternakan. Kegiatan ini juga untuk memotivasi insan peternakan dalam pembangunan peternakan dan memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang usaha peternakan. Salah satunya juga untuk menjaring investor untuk menanamkan modal dalam pengembangan usaha peternakan. Dalam acara tersebut, semua insan peternakan yakni peternak, kelompok peternak sampai pelaku usaha peternakan akan datang. Sehingga moment tersebut juga dijadikan sebagai wadah untuk mengekspose pengembangan peternakan, pameran produk unggulan peternakan dan kontes ternak. (ly/jtm)

Tak Daftar Ulang, SIUP Bisa Dicabut

PURBALINGGA – Pengusaha yang tidak mendaftar ulangkan ijin usahanya bisa mendapat sanksi pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Hal ini jika tiga kali surat berupa teguran tertulis dilayangkan dan pemberhentian sementara SIUP tak segera ditindaklanjuti pihak pengusaha.

"Setelah diberi sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai 3 kali, pemberhentian sementara SIUP juga tidak dihiraukan, maka akan diberikan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP," jelas Bupati Drs H Heru Sudjatmoko MSi saat membacakan Jawaban Bupati Purbalingga atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Rapat Paripurna DPRD, Senin (10/6).

Bupati menjelaskan dari tahun 2004 hingga 2012, pihaknya telah menerbitkan sebanyak 6.502 SIUP terdiri 5.803 SIUP kecil, 534 SIUP Menengah dan 165 SIUP Besar. Kepada perusahaan-perusahaan ini, Pemkab telah menyampaikan sosialisasi peraturan-peraturan yang harus dipahami dan dilaksanakan pihak perusahaan.

"Kami juga melakukan pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, promosi produk, akses terhadap sumber permodalan dan bantuan peralatan sesuai kemampuan daerah," imbuhnya.

Mengenai ijin usaha industri (IUI), Bupati menjamin pihaknya memang tidak pernah mempersulit siapapun untuk menanamkan modalnya di Purbalingga, apalagi jika mampu menyerap banyak tenaga kerja. Bupati memastikan pihaknya juga tetap memperhatikan tata ruang kota, melakukan analisa dampak lingkungan dan seleksi administrasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Ijin akan diterbitkan manakala persyaratan secara administrasi dinyatakan lengkap dan telah dilakukan cek lapangan oleh tim teknis perijinan dengan mencermati aspek tata ruang, potensi gangguan lingkungan hidup maupun potensi atau dampak social lainnya," katanya.

Seperti diketahui, saat ini Bupati dan DPRD tengah menggodog enam Raperda diantaranya tentang penerbitan SIUP dan Raperda tentang IUI, ijin perluasan dan tanda daftar industri. Selain kedua Raperda itu, dibahas pula Raperda ijin mendirikan perusahaan pengangkutan, ijin usaha industri primer hasil hutan kayu, dan ijin usaha jasa konstruksi.

Sebelumnya, Pemkab diwakili Wakil Bupati Drs H Sukentyo RM MM telah menyerahkan Keenam Raperda kepada Ketua DPRD Tasdi SH MM yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi. Setelah jawaban bupati, DPRD akan membahas keenam Raperda ini dalam dua panitia khusus (Pansus) yang masing-masing dipimpin oleh Hj Nurul Hidayah Supriyati, SH, M.Si (Pansus I) dan Burhanudin SH (Pansus II). (ly/jt)

Besudut, Si Anak Rimba Yang Menjadi Anak Sekolah


JAKARTA - Besudut, begitulah nama aslinya sebagai anak rimba. Ia merupakan seorang anak dari Suku Anak Dalam di hutan rimba yang terletak di Taman Nasional Bukit Dua Belas Makekal, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Semangatnya untuk mengikuti pendidikan formal di luar hutan, menjadikan Besudut sebagai satu-satunya anak rimba yang mengenyam pendidikan formal dan lulus ujian nasional (UN) tingkat SMA. Padahal keputusannya untuk bersekolah itu melanggar hukum adat di lingkungan Suku Anak Dalam. Ia pun dikucilkan dari komunitasnya. Besudut lalu mengubah namanya menjadi Irman Jalil.

Perkenalannya dengan dunia pendidikan dimulai pada tahun 2000, dengan mengikuti pendidikan informal bersama seorang relawan bernama Butet Manurung yang masuk ke hutan, dan menawarkan untuk mengajar mereka. Karena belajar atau bersekolah dilarang dalam hukum adat, maka anak-anak di Suku Anak Dalam tidak berani menerima tawaran Butet Manurung. Namun Besudut dan dua temannya memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa membaca, berhitung, serta mengenal dunia luar. Mereka bertiga pun belajar dari Butet hingga tahun 2003.

"Kami dilarang sekolah karena merusak adat," tutur Besudut dengan logat khasnya. Namun ia sadar, pendidikan adalah hak setiap orang. Karena itu ia pun nekat meninggalkan komunitas adatnya demi bersekolah. Usai belajar dari Butet, dua temannya memutuskan untuk menyudahi pengalaman belajarnya. Namun Besudut memutuskan untuk melanjutkan sekolah, dan merantau ke Kota Jambi. Ia melanjutkan pendidikannya dengan pendidikan alternatif di WARSI, yaitu Warung Informasi dan Konservasi. Tahun 2004 ia masuk SD, dan langsung masuk kelas 4 SD setelah melalui tes. Namun di pertengahan tahun, ia diperbolehkan langsung naik ke kelas 5. Sehingga dalam waktu 1,5 tahun Besudut pun lulus SD, dengan nama Irman Jalil.

Tantangan diterimanya saat ia duduk di kelas 2 SMP. Menjelang ujian kenaikan kelas, Besudut justru kembali ke hutan. Saat itu ia merasakan tidak ingin bersekolah. Sebagai anak rimba yang telah melanggar adat, saat kembali ke komunitas adatnya, Besudut pun mendapat sanksi. Ia diharuskan membayar denda berupa kain. Dibantu orangtua dan teman-temannya, ia pun membayar sanksi adat tersebut dengan memberikan beberapa kain. Besudut mengalami demotivasi untuk bersekolah, tapi tidak bagi guru-gurunya. Guru-guru Besudut terus mengajaknya untuk kembali ke sekolah hingga akhirnya ia pun bersedia.

Besudut, alias Irman Jalil, berhasil menamatkan sekolahnya hingga SMA, di usia 21 tahun. Ia menjadi satu-satunya anak rimba yang mengenyam pendidikan formal, dan resmi lulus UN dengan nilai yang cukup memuaskan, yaitu 32,40. Itu berarti rata-rata nilai UNnya adalah 6,4. Sedangkan nilai ujian sekolah Besudut sebesar 48,14, yang berarti rata-ratanya 8,02.
 
Usai dinyatakan lulus UN, Besudut berniat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Ia penasaran, seperti apa pendidikan di perkuliahan. Terlebih lagi, Besudut memiliki cita-cita menjadi guru. "Saya satu-satunya dari Suku Anak Dalam yang sudah lulus SMA. Saya ingin ambil PGSD supaya bisa mengajar," tuturnya. Besudut memiliki cita-cita mulia menjadi guru, supaya bisa mengajar kelompok adatnya, Suku Anak Dalam, sehingga mereka pun bisa membaca, menulis dan berhitung.

Ada cerita menarik yang disampaikan Besudut mengenai kemampuan membaca di kelompok adatnya. Suatu hari datang surat dari Kepala Desa Tanah Garo yang ditujukan untuk Kepala Suku Anak Dalam. Namun sang pemimpin adat tidak bisa membaca surat tersebut. Begitu pula dengan orang tua lain. Para pemimpin adat pun memanggil Besudut dan dua temannya yang pernah belajar membaca dengan Butet Manurung. Semua orang tua pun berkumpul untuk mendengarkan surat yang dibaca ketiganya. Mereka diminta persatu-satu untuk membaca surat tersebut. "Ternyata bunyinya sama, baru mereka percaya," tutur Besudut mengisahkan pengalamannya.

Hal itu pula yang memotivasi Besudut untuk menjadi guru dan mengajar di kelompok adatnya. Ia melihat, sebenarnya anak-anak di Suku Anak Dalam memiliki keinginan untuk bersekolah, namun tidak diizinkan orangtuanya karena dianggap melanggar adat. Semangat dan tekad Besudut pun diapresiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, yang memberikan akses kepadanya untuk berkuliah di Universitas Jambi. (ly/dikbud)

Kemdikbud Beri Akses PTN kepada Empat Siswa Berprestasi UN


JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menghadiri taping program Kick Andy di studio MetroTv dengan tema siswa berprestasi dalam ujian nasional (UN) 2013 yang memiliki keterbatasan. Dalam taping tersebut, Mendikbud M. Nuh mengikuti wawancara antara host Kick Andy, Andy F. Noya, dengan empat siswa SMA/SMK yang berprestasi baik dalam UN meski memiliki keterbatasan ekonomi maupun kultur. Keempatnya mendapat akses untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) dari Kemdikbud, serta beasiswa pendidikan dari Telkom sebesar 27 juta rupiah per orang.

Empat siswa siswa tersebut adalah Imam Wahyudi dari SMKN 2 Cilacap, peraih nilai UN tertinggi se-Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; Meta Andriyani dari SMA 1 Kedungwaru, peraih nilai UN tertinggi se-Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur; Alfinura Fajrin, peraih nilai UN tertinggi se-Jawa Timur untuk jurusan IPA SMA; dan Irman Jalil, satu-satunya anak rimba yang mengikuti pendidikan formal dan lulus UN, dari Suku Anak Dalam dari hutan rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas Makekal, Kabupaten Tebo, Jambi.

"Sangat-sangat membanggakan, mengharukan. Saya tidak bisa mengungkapkan. Luar biasa adik-adik kita," ungkap Mendikbud saat ditanya komentarnya usai mendengarkan wawancara dan melihat profil keempat siswa tersebut di studio MetroTv, Rabu malam (12/6), Jakarta. Menteri Nuh juga mengatakan, meski kita memiliki keterbatasan, cita-cita tidak boleh terbatas.

"Ini manfaatnya ada UN. Kalau tidak ada UN, kita tidak mengetahui anak-anak di pelosok dengan kemampuan luar biasa," katanya.

Dalam kesempatan itu Mendikbud memberikan penjelasan singkat tentang program beasiswa Bidikmisi dari Kemdikbud. Bagi calon mahasiswa yang lulus SNMPTN dan SBMPTN dapat berkuliah gratis dengan mendaftarkan diri untuk Bidikmisi. Selama berkuliah mereka tidak akan dikenakan biaya apapun, bahkan setiap bulan akan menerima uang sebesar 600-ribu rupiah.

Khusus untuk empat siswa yang menjadi narasumber dalam program Kick Andy tersebut, Mendikbud memberikan apresiasi berupa akses masuk PTN. Meta Andriyani yang tertarik dengan Matematika diberikan akses masuk ke Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Imam Wahyudi yang jurusan otomotif di SMKN 2 Cilacap, diperbolehkan mendaftar ke politeknik negeri manapun yang diinginkan. "Bisa di Semarang, ada Surabaya, Bandung, Jakarta. Silakan milih, nanti tinggal dikomunikasikan saja," ujar Menteri Nuh. Sementara untuk Alfinura Fajrin yang sudah diterima di Politeknik Perkapalan Surabaya, diperbolehkan memilih politeknik negeri lain. Sedangkan si anak rimba, Irman Jalil, yang bercita-cita menjadi guru, akan melanjutkan kuliah di Universitas Jambi. "Nanti saya komunikasikan dengan Rektor Universitas Jambi," tutur mantan Rektor ITS itu.

Taping program Kick Andy dihadiri 133 siswa/i SD, SMP, dan SMA/SMK dengan nilai UN tertinggi dari 33 provinsi se-Indonesia, para guru, orang tua, mahasiswa, serta Direktur Utama Telkom, Alex Sinaga, dan jajarannya. Sedangkan Mendikbud didampingi Direktur Pembinaan SD, Ibrahim Bafadal; Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan, Taufik Hanafi; serta Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media, Sukemi.  (LY/DIKBUD)

Perguruan Tinggi di Training Pendidikan Anti-Korupsi


JAKARTA - Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pada saat ini sangat gencar, hampir setiap hari berbagai saluran televisi yang ada menyiarkan berita tentang korupsi dan koruptor. Banyak yang sudah diadili dan dipenjara karena kasus korupsi, namun kita tetap saja menemukan tindak korupsi terjadi dimana-mana pada berbagai level kehidupan yang ada. Kondisi ini di sisi lain semakin membuat masyarakat skeptis apalagi ditunjang dengan kenyataan hukuman yang diterima oleh koruptor sering kali jauh dari harapan masyarakat.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pemberantasan korupsi dengan pola tangkap tangan, investigasi sangat mahal prosesnya, lama, beresiko tinggi dan tidak bersifat masif walau sangat menarik di mata media . Oleh sebab itu perlu upaya lain yang lebih murah, masif dan berjangka waktu lebih lama. Pendidikan merupakan pilihan yang tepat untuk itu, karenanya sangat tepat Dirjen Dikti mengeluarkan surat edaran nomor : 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti-korupsi di Perguruan Tinggi.

Training of Trainers Pendidikan Anti-korupsi Tingat Perguruan Tinggi tanggal 10-13 Juni 2013 yang diikuti oleh 150 Dosen dari 75 Perguruan Tinggi yang ada di Jakarta ini diharapkan akan memperluas pelaku yang mampu menyebar-luaskan 'virus positif anti-korupsi' secara efektif kepada mahasiswanya dengan menyelenggarakan pendidikan anti-korupsi di kampus masing-masing, baik sebagai mata kuliah wajib ataupun pilihan.

Seperti kita ketahui bahwa posisi mahasiswa sangat strategis, selain insan yang mendapatkan pendidikan tingkat tinggi, idealis, muda, semangat tinggi, mahasiswa dengan segala kelebihannya kelak akan menempati posisi-posisi strategis di Negara ini dan menjadi pemimpin yang akan mengendalikan kapal besar yang bernama Indonesia. Harapan masa depan bangsa dan Negara yang lebih baik karena semakin minimnya tindak korupsi menjadi lebih menjanjikan.

Kegiatan ToT di Jakarta ini dibuka oleh Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi, Patdono Suwignjo yang dihadiri pula oleh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Inspektur Jenderal Kemdikbud, Kejaksaan, dan Bareskrim Polri, yang selanjutnya perwakilan KPK dan Irjen Kemdikbud memberikan paparannya. Selama tahun 2013 kegiatan ToT ini akan dilaksanakan di kota Palembang, Bandung, Denpasar, Semarang, Medan, Surabaya dengan target 1000 Dosen dari 500 Perguruan Tinggi. Pada tahun 2012 yang lalu telah dilakukan kegiatan yang sama, yang diikuti oleh 1007 dosen dari 526 Perguruan Tinggi. Semoga semangat anti-korupsi ini semakin meluas dan menguat, selanjutnya mampu membuat perubahan positif yang nyata. (ly/dikbud)

Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah Perlu Ditingkatkan


YOGYAKARTA - Penelitian Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) mengenai kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah, hasil kerjasama pemerintah Indonesia, Australia, Eropa, dan Asian Development Bank, terhadap 4070 kepala sekolah di 55 kabupaten/kota dari tujuh provinsi di Indonesia, mengungkapkan supervisi adalah kompetensi terminim yang dimiliki kepala sekolah di Indonesia, dibandingkan dengan kompetensi lain.

Nilai tersebut adalah sebesar 3.00 dari skala 1.00-4.00, dengan nilai sebesar 4.00 untuk kompetensi lain. Adapun kompetensi kepala sekolah terdiri dari kompetensi kepribadian sebagai kepala sekolah, manajerial, kewirausahaan, mengajar, dan kompetensi memberikan penyuluhan terhadap guru. Ketujuh provinsi tersebut adalah provinsi Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua.

Akibatnya, penilaian, dan peningkatan terhadap kualitas belajar mengajar tidak dapat akurat dilakukan. Karena, kepala sekolah tidak melakukan pengawalan terhadap tugas harian guru. Demikian pernyataan tersebut disampaikan perwakilan pemerintah Australia John Pettit, saat membuka komisi pertama Konferensi Internasional Best Practice Bagi Pengembangan Kepemimpinan Kepala Sekolah (The 4th International Conference on Best Practice for School Leadership Development), di Yogyakarta, Selasa kemarin (11/6).

Masih di waktu yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusa Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BPSDM dan PMP Kemdikbud), Syawal Gultom mengatakan perlunya diingatkan kembali para kepala sekolah untuk menjalankan tugas supervisi. Sehingga, kompetensi supervisi pun dapat ditingkatkan.

Menurut Syawal, penyebab kelemahan kompetensi supervisi berada pada perlakuan prioritas yang diberikan kepala sekolah, terhadap urusan bersifat administratif, dibandingkan dengan supervisi terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. "Kepala sekolah itu ya guru dengan tugas tambahan sebagai kepsek, maka kita kembalikan ke posisi awal harus bisa supervisi guru di sekolahnya,"ujar mantan rektor Universitas Negeri Medan itu.

Pada tingkat ASEAN, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusbangtendik Kemdikbud) menggelar The 4th International Conference on Best Practice for School Leadership Development, di Hotel Sahid Rich, Yogyakarta, dari tanggal 10-14 Juni 2013. Sebanyak 11 negara Asia Tenggara dengan total 120 orang peserta, yang terdiri dari 90 orang peserta dalam negeri, dan 30 orang peserta luar negeri berpartisipasi dalam perhelatan tahunan ini. Harapannya, para kepala sekolah dari perwakilan masing-masing negara dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan. Sehingga, tidak terdapat kesenjangan informasi mengenai supervisi antar negara partisipan. (LY/DIKBUD)

Dra. Yeyen Maryani , M.Hum, Jabat Kepala P3BP


JAKARTA - Sebagai tindak lanjut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127/MPK.A4/KP/2013 tanggal 21 Mei 2013, pada Rabu lalu (5/6), bertempat di Graha Utama Gedung A, Kemdikbud, Jakarta, telah dilaksanakan pelantikan Dra. Yeyen Maryani , M.Hum, sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (P3BP), yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan dan Drs. Muhammad Muhadjir, M.Hum, sebagai Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Bahasa maka pada hari ini (12/6), dilaksanakan serah terima jabatan antara Dra. Yeyen Maryani , M.Hum, dan Drs. Muhammad Muhadjir, M.A,. 

Serah terima jabatan berlangsung di aula Gedung C lantai 3 Kemdikbud, Jakarta, disaksikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Prof. Dr. Mahsun. M.S beserta jajaran pejabat lainnya  di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa . (LY/DIKBUD)

Gelar Pelatihan Manajemen Organisasi Kemahasiswaan

JAKARTA - Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Alfitra Salamm hari Rabu (12/6) malam membuka secara resmi Pelatihan Manajemen Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Nasional, di Hotel Kaisar, Jakarta Selatan. Alfitra menegaskan organisasi kemahasiswaan hendaknya memperkuat eksistensinya sebagai kekuatan intelektual yang handal dalam aspek keilmuan.

Pada acara yang mengambil tema Pergerakan Mahasiswa di Era Reformasi  tersebut, Alfitra mengatakan para mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan harus mampu menunjukkan kualitas dan prestasinya dalam aspek kepemimpinan organisasional. Dia juga meminta para mahasiswa melatih diri dalam hal manajemen organisasi dengan pendekatan yang efisien dan efektif, agar menghasilkan hal-hal yang lebih terukur. "Saya sangat berharap, mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan, juga adalah mahasiswa yang unggul dalam hal keilmuan," kata Alfitra.

Alfitra juga menegaskan pentingnya organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan konsisten pada batas usia pemuda yakni 16-30 tahun sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Lebih-lebih, ujar Alfitra, UU Kepemudaan akan berlaku efektif dan mengikat setelah tanggal 14 Oktober 2013 mendatang. "Saya berharap, pada Kongres KNPI mendatang dan organisasi kepemudaan lainnya, yang menjadi ketua umum dan pengurusnya adalah dari kalangan mahasiswa," tambahnya.

Sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Organisasi Kepemudaan, Jonni Mardizal melaporkan, para peserta kegiatan pelatihan manajemen organisasi kemahasiswaan merupakan utusan-utusan terpilih dari setiap kampus asalnya. Menurut Jonni, para peserta antusias mengikuti pelatihan, dan telah menyerahkan hasil karya ilmiah berupa paper sebelum kegiatan berlangsung sebagai prasyarat utama pelatihan. Sedangkan nara sumber dalam pelatihan ini antara lain, Dr. Yudi Latif dan Dr. Syamsudin Haris.

"Kegiatan pelatihan ini merupakan komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan kapasitas organisasi kemahasiswaan guna melahirkan sosok pemuda Indonesia yang maju, yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing," tandas Jonni.

Hadir dalam pembukaan pelatihan ini antara lain kepala bidang di lingkungan Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan serta beberapa tokoh dan aktivis pemuda era 1998, seperti Victus Murin mantan Sekjen GMNI, Muchlis Pane, Iskandar, Samsur Qomar dan Saiku (jmz)

Seskemenpora Buka Sosialisasi PP Nomor 60 Tentang SPIP

JAKARTA - Kamis (13/6), Sekretaris Kemenpora Yuli Mumpuni Widarso membuka acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nom0r 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta. Pada sambutannya Seskemenpora menyampaikan bahwa sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) penting untuk dilakukan di kementerian agar semua pejabat dan staf dalam melaksanakan tugasanya taat dengan perundang-undangan. 

"Sebab, SPIP in adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien.  Saya senang kegiatan ini bisa terselenggara, karena  ini merupakan sebuah komitmen bagi Kemenpora untuk menata kembali dan mengelola pelaksanaan administrasi termasuk keuangan negara dengan sebaik-baiknya. Saya senang kita selalu juga diingatkan oleh inspektorat untuk mengelola admisnistrasi keuangan sebaik-baiknya," kata Yuli.

"Presiden Susilo Bambang Yudhono sendiri juga menekankan pentingnya SPIP di semua kementerian yang secara internal di bawah pengendalian BPKP. Oleh karena itu kami sangat menghargai respon dari BPKP, dan kita semua memiliki pehaman yang sama apa itu SPIP. Dan sosialisasi ini penting karena menjadi faktor penilaian BPK, jadi saya harap kepada semua peserta untuk memperhatikan dengan baik," tambah Seskemenpora Yuli Mumpuni Widarso. Pada acara sosialisasi tersebut juga menghadirkan Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat, Deni Suandini. (ly/PORA)

DKI Jakarta Juara Umum OSN Tingkat SD/MI 2013

Disampaikan Klik-Walimedia Hari Rabu, 12 Juni 2013 | 14.48


BANDUNG - DKI Jakarta berhasil menyabet gelar juara umum pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD/MI tahun 2013. Dari enam wakil dari provinsi tersebut, lima di antaranya memperoleh medali emas dan satu lainnya memperoleh medali perunggu.

Kelima peraih medali emas tersebut masing-masing adalah: Alvin Putera Budiman, dari SDS Ar Rahman Motik Setiabudi; Hendrikus Hansen Witarsa, dari SDS BPK Penabur 6; Radian, SDK Penabur 11 Kebon Jeruk. Ketiga peraih emas tersebut merupakan peserta OSN bidang Matematika.

Untuk bidang IPA, medali emas diraih oleh Raja Dishafnya Achadi, dari SDN Gunung 5 Pagi; dan Joan Nadia, dari SDS Calvin Kemayoran. Sedang medali perunggu diraih oleh Made Ayu Utami Intaran, dari SDS Santo Yakobus. DKI Jakarta merebut kembali gelar juara umum setelah tahun lalu sempat berpindah ke provinsi Jawa Tengah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Thamrin Kasman, menyampaikan ucapan kepada para pemenang maupun peserta lain yang belum berhasil jadi pemenang. Ia berpesan agar siswa yang memenangkan perlombaan kali ini agar tidak berpuas diri dan terus berusaha. Dan bagi yang belum menang, kata Thamrin, masih banyak peluang yang bisa dimenangkan. "Untuk jadi juara butuh proses dan kerja keras, tetap berusaha," pesan Thamrin saat menutup OSN SD/MI 2013, di Hotel Grand Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/6).

Septi Novida, Kepala Bidang TK/SD/PLB Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan, hasil membanggakan yang diperoleh oleh DKI Jakarta saat ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara guru, pembina dan orang tua. "Kita sudah kerja sama sejak setahun yang lalu," katanya.

Menurutnya, anak-anak ini merupakan anak-anak cerdas dan luar biasa. Tidak boleh berhenti sampai disini, prestasi mereka harus ditingkatkan. "Karena ini terkait dengan kognitif, IPA dan matematika, dengan kurikulum baru diharapkan akan menjadi sangat baik karena dikolaborasikan dengan kecerdasan yang lain," katanya. (LY/DIKBUD)

Satpol PP Kab Subang Sosialisasikan Aturan Pemasangan Baliho

SUBANG - Sehubungan dengan maraknya pemasangan baliho oleh partai politik dan organisasi massa, pihak Pemerintah Kabupaten Subang berupaya menetapkan wilayah-wilayah yang dipekenankan dipasang maupun yang terlarang dipasang alat peraga sosialisasi kegiatan pemilu. Hal ini untuk menjaga ketertiban dan keindahan. Untuk menyelaraskannya, menurut Kasatpol PP Kab. Subang, Drs. Asep Setia Permana, M.Si, Pemkab Subang telah menetapkannya melalui Peraturan Bupati Subang No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Media Sosialisasi,

Hal tersebut disampaikan Kasat Pol PP dalam acara sosialisasi Perbup Subang tentang Pengaturan Media Sosialisasi di Ruang Rapat Bupati. Selasa (11/6). Adapun wilayah yang terlarang meliputi: Seluruh lingkungan Kantor Setda, SKPD Kabupaten, kecamatan, BUMN atau BUMD serta instansi vertikal yang berada di Kabupaten Subang. Seluruh instansi militer dan kepolisian di wilayah Kabupaten Subang. Institusi sekolah baik negeri maupun swasta, tempat beribadatan, seluruh gedung cagar budaya, gedung kebudayaan.

Lingkugan Taman Kota yang terdiri dari Taman simpang Jalan Ahmad Yani, Taman Tugu PKK, Gedung Wisma Karya, halaman rumah dinas Ketua DPRD, Taman Aman Sejahtera, depan Kantor Pegadaian, Pedestrian jalur Jalan Agus Salim, Taman depan Bioskop Candra, Taman Bumderan lampu satu, taman depan Cadika, Taman Bunderan Wera, Taman Cicadas, pedestrian Jalan Katamso, Taman Jalan dua Ranggawulung, taman batas kota dna batas kabupaten.

Lingkungan Pusat Pertokoan terdiri dari: Pertokoan Pujasera dan Pertokoan Jalan Otista. Lingkungan Jalan Protokol: Sepanjang jalan Otista, jalan Ahmad Yani, jalan Aria Wangsa Ghoparana, jalan Letjen Suprapto, jalan KS Tubun, jalan Mayjen Sutoyo, jalan S. Parman, jalan Ade Irma Suryani, jalan DI. Panjaitan, jalan Dharmodiharjo, jalan MT. Haryono, jalan Ki Hajar Dewantara, jalan Agus Salim, jalan Perintis Kemerdekaan, jalan Arief Rahman Hakim, jalan Kapten Piere Tandean, jalan Brigjen Katamso.

Sedangkan wilayah-wilayah yang diperkenankan meliputi: Jalan Panji, Jalan Kertawigenda/O. Jayawisastra, Jalan Sutaatmaja, Jalan Kapten Hanafiah, Jalan Natasukarya, Jalan RA. Kartini, Jalan Sompi, Jalan Nusa Indah, Jalan Kapten Marsinu, Jalan Palabuan, Jalan Letnan Ukin.

Selanjutnya menurut Asep pihaknya telah memerintahkan kepada anggota Pol PP untuk melakukan penertiban media sosialisasi yang dimulai sejak 13 Juni 2013. Perintah tersebut telah disampaikan kepada personil Pol PP hingga tingkat kecamatan. Mengenai ketentuan wilayah khusus di tingkat kecamatan yang belum diatur diserahkan kepada ketetapan kecamatan yang bersangkutan. "Misalnya di kecamatan ada areal yang belum diatur dalam Perbub silahkan kecamatan mengaturnya," jelasnya. (*)

Pemkab Lampung Selatan Kunjungi Subang

SUBANG - Sebanyak 40 orang PNS Lampung Selatan melakuksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Subang. Rombongan dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Selatan, Akar Wibowo, SH dan diterima oleh Asisten Tata Praja, Drs. H. Cecep Supriatin, M.Si di Ruang Rapat Bupati, Selasa (11/6). Dalam rangka Observasi Lapangan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Pemda Kabupaten Lampung Selatan

Pada kesempatan tersebut Cecep menyampaikan tentang profil Kabupaten Subang yang secara geografis terdiri 3 wilayah yaitu wilayah dataran tinggi, pedataran dan pantai. Ketiganya memiliki kekhasan tertentu yang menjadi potensi kekayaan alam.

Sedangkan dalam pengelolaannya, lanjut Cecep, Pemkab Subang dengan didukung Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 13.911 orang menerapkan strategi Program Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong (D/KMGR) berupa pembangunan berbasis desa yang mengoptimalkan pengelolaan potensi wilayah sehingga terwujud kemandirian.

Sementara itu Akar Wibowo, SH selaku pimpinan rombongan menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja dalam rangka mempelajari dan mendalami tata kerja pada 3 SKPD, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Budparpora). Karena, menurutnya Pemkab Subang memiliki kesamaan dengan Kabupaten Lampung Selatan.

Rencananya kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari. Rombongan langsung menuju lokasi. (*)

PENILAIAN LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT

SUBANG  - Dipilihnya Desa Bojongtengah Kec. Pusakanagara sebagai perwakilan dalam lomba tingkat Provinsi karena lolos sebagai Juara Tingkat kabupaten Subang tahun 2012 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati No. 147.44/KEP.559-BPMKB 2012 tentang penetapa Juara Juara Lomba Kinerja Desa dn Kelurahan Mandiri Gotong Royonghasil pemodelan batch II. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Subang, Ojang Sohandi pada sambutannya pada kegiatan Penilaian Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat, Senin (3/6) di Desa Bojongtengah Kec. Pusakajaya Subang.

Selanjutnya Ojang menyampaikan bahwa Program Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong merupakan akslerasi pembangunan yang dilaksanakn oleh Pemerintah Kabupaten Subang dalam mendukung visi dan misi Provinsi Jawa Barat. Hasil yang dicapai merupakan komitmen dari aparatur pemerintah Kabupaten Subang dalam percepatan pembangunan.

Sedangkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat, Drs. Arifin H. Kertasaputra dalam sambutannya menyampaikan bahwa yang ialah mempertahankan prestasi juara masa selanjutnya. Dengan mempertahankan preatasi secara bersama dalam semangat berinovasi secara bersama-sama dengan bergotong royong untuk mencapai kesejahteraan.

Disampaikan bahwa dalam penilaian untuk menjadi Juara Nasional kata Arifin tantangan yang dihadapi jauh lebih berat. Parameter keberhasilan ialah profil dengan indikator inovasi oleh kepala kelurahan atau kepala desa dalam mengelola kebijakan pemerintahan sehingga timbul sikap kepatuhan pada kebijakan Pemerintah Desa.

Kemudian Arifin memberikan contoh tentang keberhasilan Desa Subang Jaya Sukabumi yang berhasil dalam berinovasi yaitu dalam penyediaan lahan kuburan dan polindes. Pihak Pemerintah Desa melakukan koordinasi dengan unsur tingkat desa diantaranya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Desa Bojongtengah Pusakajaya masuk peringkat 4 besar Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat. Desa lainnya ialah Desa Garawangi Kab. Kuningan, Desa Cikandang Kec. Cikajang Kab. Garut dan Desa Sukamnah Kec. Megamendung Kab. Bogor. (teddy)

Bank Mayora Buka Jaringan ke-33

Disampaikan Klik-Walimedia Hari Jumat, 07 Juni 2013 | 16.21


BANDUNG - Jum'at (7/6) Bank Mayora kembali memperluas jaringan. Bandung merupakan jaringan ke-33 dan titik awal ekspansi di Jawa.

Bank ini memiliki total aset Rp 2,3 triliun hingga Desember tahun lalu, memproyeksikan funding atau dana pihak ketiga (DPK) hingga akhir tahun sebesar Rp 100 miliar. Sementara kredit bank ini memproyeksikan
RP 75 miliar hingga akhir tahun.

Bank ini tetap membidik sektor UMKM dalam penyaluran kredit. Meski dalam waktu dekat kemungkinan harga BBM akan naik, namun kredit mikro tidak akan terganggu.

Menurut Irfanto Oeij, Direrktur Utama PT Bank Mayora, memang, kenaikan harga BBM bersubsidi dapat berpengaruh pada penyaluran kredit. Irfanto menilai, pengaruh itu dapat terasa pada kredit konsumtif.

Irfanto berpendapat, kalau harga BBM naik, bisa saja, terjadi kenaikan tingkat suku bunga. Sementara efek naiknya harga BBM, sambung dia, memicu cost of living meningkat.

Tentunya, kata Irfanto, hal itu menjadi sebuah dilema bagi nasabah atau debitur. "Apakah memenuhi kebutuhan yang terus naik atau memenuhi kewajibannya membayar cicilan?" sambung Irfanto.

Bahkan, katanya, naiknya harga BBM bersubsidi dapat menyebabkan terjadinya bubble pada sektor properti. Namun, katanya, kredit bagi
sektor usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), kemungkinan besar tidak terlalu terimbas kenaikan harga BBM. Itu karena, jelasnya, para pelaku UMKM selalu berupaya keras, minimalnya, usahanya tetap berjalan.

Karenanya, tegas Irfanto, pihaknya tidak mengkhawatirkan adanya efek kenaikan harga BBM yang berarti terhadap kredit UMKM. "Kami tetap optimis kredit bagi UMKM dapat berkembang meski mungkin tidak
seprogresif sebelum kenaikan harga BBM," ujarnya.

Dasar itulah, jelasnya, yang membuat pihaknya tetap membidik para pelaku UMKM, termasuk pedagang, sebagai target market likuiditas kreditnya. "Karenanya, kami hadir di Bandung. Lokasi pun kami memilih di sekitar Pasar Kosambi supaya lebih dekat dengan teman-teman pedagang," tutur dia. (ly/jbr)

Kampanye Pilwalkot Bandung Mulai 6-19 Juni 2013

Disampaikan Klik-Walimedia Hari Selasa, 04 Juni 2013 | 12.18



BANDUNG – KPU Kota Bandung, Senin (3/6) menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013. Bertempat di Hotel Amarosa Jl. Aceh, Rapat Pleno Terbuka itu dihadiri semua unsur KPU, Pemerintah Kota Bandung, dan perwakilan dari tim sukses kedelapan pasangan.

"Rapat Pleno ini dinyatakan terbuka, agar semua masyarakat Kota Bandung mengetahui semua tahapan dan jadwal Pilwalkot, termasuk masa kampanye, yang akan disebarluaskan melalui media" ujar Ketua KPU Kota Bandung Apipudin S.Si.

Masa kampanye sendiri akan dimulai tanggal 6-19 Juni 2013, dibagi dalam 8 zona pemilihan. 8 zona itu meliputi Bandung Utara, Tengah, Selatan, Timur dan Barat. Sedangkan bentuk kampanye dibagi dalam 3 jenis, yaitu kampanye terbuka rapat umum, kampanye tertutup, dan dialog interaktif.

"Saya berharap semua kandidat dan tim suksesnya mematuhi aturan kampanye termasuk pembagian wilayah dan jadwal kampanye, agar tidak terjadi benturan di lapangan" kata Apipudin.

Beberapa aturan kampanye diantaranya tidak memasang atribut kampanye di pohon, tempat ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Jadwal Kampanye itu ditutup dengan penandatanganan berita acara penetapan Jadwal Kampanye oleh KPU dan wakil dari tim sukses.(ly/jbr)

Ayi Nani Resmikan Bedah Rutilahu

Disampaikan Klik-Walimedia Hari Senin, 03 Juni 2013 | 15.11

130603_PW_bedah rumah sadang serang (23) resize

BANDUNG - Tiba sekitar pukul 10.00 WIB di RW 15 Pasirkaliki Barat, Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong, Senin (03/06/2013), Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda dan Ketua Tim Penggerak PKK, Nani Suryani Rosada meresmikan bedah rumah tidak layak huni milik keluarga bapak Aban (70tahun).


Bedah rumah tersebut merupakan keperdulian warga terhadap masyarakat tidak mampu, berdiri diatas tanah seluas 4 tumbak yang merupakan tanah hibah dari ketua RW 05 Syaiful Bachri kepada aban yang telah lanjut usia, "Bapak Aban ini sebelumnya tidak mempunyai tempat yang jauh dari layak untuk tinggal terbuat dari batako dibangunnya sekitar tahun 60an, atas swadaya masyarakat yang perduli juga berkat bantuan PNPM 2013 juga P2KB, saya hibahkan tanah saya kepada bapak Aban," ujar ketua RW sejak tahun 70an tersebut.

 
Diterangkan lurah Sadang Serang, E. Koswara, "Jumlah penduduk Kelurahan Sadang Serang sekitar 24.697 diantaranya 1.075 termasuk warga masyarakat miskin namun sekarang berkurang menjadi 875 orang, bantulah warga masyarakat miskin seperti yang dilakukan ketua RW dan ini patut dicontoh oleh warga lainnya," terangnya.


Ayi mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah bergotong royong membantu pembangunan mengentaskan kemiskinan, "Saya ucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi tingginya kepada ketua RW yang telah menghibahkan tanahnya dengan tulus menginfakan hartanya menyisihkan waktu dan tenaganya membantu masyarakat miskin, meskipun tidak digaji sama seperti guru paud, guru ngaji, PKK, petugas posyandu, linmas, RT dan RW mempunyai jiwa besar dan keikhlasan yang luar biasa dan bekerja 24 jam mengabdikan dirinya pada masyarakat,"


Dikatakan lebih lanjut, RT dan RW unit pelayanan terdepan bagi warga masyarakat merupakan ujung tombak pemerintah, "Jangan lupa yang berjasa menjadikan Kota Bandung aman tentram dan nyaman itu bukan hanya Walikota, Wakil Walikota, Kapolsek, Danramil, Camat, atau Lurah saja, namun RW, RT, tokoh masyarakat dan agama,"


Kondusifitas merupakan kata kunci mengapa Kota Bandung sampai saat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan, APBD Kota Bandung sekitar tahun 2008 sekitar 2,2 trilyun, sekarang mencapai 4,4trilyun, dan kedepan Ayi mengatakan bisa mencapai 5trilyun,  "Modal dasar dalam pembangunan ini  suasana yang aman dan nyaman secara kondusif, modal ini bukan hanya diciptakan oleh Pemerintah, TNI dan POLRI saja namun oleh para tokoh masyarakat termasuk RT dan RW,"

 
Kedepan Ayi berkeinginan untuk menaikan insentif  setidaknya dua kali lipat bagi RT dan RW, selama ini hanya menerima Rp. 1.200.000 untuk RT dan RW sebesar Rp. 1.500.000, "Wajar diberikan penambahan insentif, Linmas selama ini hanya 175ribu per tahun dan santunan 2juta jika meninggal, juga untuk PKK, pertugas posyandu dan guru pendidikan usia dini (PAUD) yang memiliki rasa cinta untuk masa depan bangsa dengan mendidik, merawat, memelihara, menjaga anak-anak kita yang usia emas dari 0 sampai 10 tahun yang akan menjadi masa depan bangsa 30 tahun yang akan datang, melahirkan generasi yang cerdas dan mempunyai moralitas yang baik ,"

 
Selain meninjau hasil pembangunan, Ayi juga meresmikan Kantor RW 15 yang asalnya dari pos linmas, RW Net, Kirmir & Pembukaan Pos PAUD Kasih Ibu. (*)

Yossi, Buka PORMEKOT Bandung 2013


BANDUNG - PORPEMKOT (Pekan Olahraga Pemerintah Kota) Bandung 2013 di buka secara resmi oleh Plt. Sekda Kota Bandung Yossi Irianto, di Plaza  Balai Kota, Senin (3/6). Pembukaan ditandai dengan dikibarkannya bendera start lomba gerak jalan, oleh Plt Sekda. Hadir dalam pembukaan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung Ny. Nani Suryani Dada Rosada, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Bandung Asep C. Cahyadi, dan sejumlah pejabat publik Kota Bandung.

Menurut Asep, PORPEMKOT kali ini sengaja digelar lebih awal dari biasanya, sebagai ajang seleksi untuk menghadapi PORPEMDA Jawa Barat yang akan di gelar pada bulan Oktober di Cianjur. "Kita sengaja mempercepat pelaksanaan kali ini, agar persiapan untuk menghadapi PORPEMROV lebih matang lagi," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sebagai juara bertahan PORPEMROV, tentunya Kota Bandung ingin mempertahankan prediket sebagai juara bertahan, seperti yang dilakukan pada PORPEMROV di Kuningan. "Untuk itu, kita mempersiapkan 

Untuk PORPEMKOT kali ini, Asep menuturkan, diikuti oleh 47 SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Pemkot Bandung. Ke 47 SKPD tersebut akan mengikuti 9 Cabang olahraga yaitu Bulutangkis, futsal, Bilyar, Bola Voli, Catur, Gerak Jalan, Senam Aerobik, Tenis meja dan Tenis Lapangan.

"Para atlet ini akan berjuang selama 3 hari mulai 3-5 Juni dan memperebutkan 18 Medali emas, 18 Perak dan 18 Perunggu, serta piagam penghargaan, sedangkan untuk kontingen yang meraih medali terbanyak akan mendapatkan Piala bergilir," jelas Kepala Dispora.

Sementara itu Wali Kota Bandung dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plt. Sekda mengatakan bahwa PORPEMKOT bukanlah kompetisi bagi atlet profesional, karena pesertanya adalah abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat. Namun menurutnya status tersebut jangan menjadi alasan untuk menjalani pertandingan seadanya atau berleha-leha tetapi justru harus dijalani dengan sungguh-sungguh seperti ketika PNS melaksanakan tugas sehari-hari.

"Saya juga menilai event ini menjadi sarana untuk mengasah kemampuan dan kreativitas atlet, karena setiap pertandingan tidak hanya dijalani dengan mengandalkan otot, tetapi juga mengoptimalkan kemampuan berpikir," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pada posisi tersebut keseriusan harus ditunjukkan, karena para juaranya akan mewakili dan mempertaruhkan nama Kota Bandung pada PORPEMDA Jawa Barat, sekaligus menginspirasi penumbuhan budaya sehat di dalam organisasi atau dalam ruang lingkup yang lebih luas.

"Keseriusan seperti ini yang diharapkan mendorong para atlet meraih prestasi maksimal, yakni tampil di panggung kehormatan dan menerima medali serta menjadi juara saat melayani masyarakat," ucapnya.

Untuk itu dirinya berharap, para atlet mampu menunjukkan disiplin, kerja keras, dan sikap pantang menyerah, karena persaingan bukan saja terjadi dengan peserta lain, tetapi juga kompetisi dalam meraih kepercayaan masyarkat. (*)

Bandung Raya

 

Copyright © 2012. Walimedia - All Rights Reserved