Seputar Jabar

Berita Terbaru

153 Kafilah MTQ Kota Bandung Ikuti MTQ Jawa Barat ke-33

Disampaikan Klik-Walimedia Hari Selasa, 25 Maret 2014 | 14.40


BANDUNG - Sebanyak 153 anggota Kafilah MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) Kota Bandung, yang akan mengikuti MTQ tingkat Jawa Barat ke-33 di Kabupaten Kuningan di lepas secara langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial didampingi Sekretaris Daerah Kota Bandung yang sekaligus sebagai ketua LPTQ Kota Bandung Yossi Irianto di Hotel Lingga, Jumat (21/3) malam.
 
Kafilah Kota Bandung tersebut terdiri dari peserta, official, panitia, pembina kafilah dan pendamping kafilah. Mereka akan berlomba mulai 24-30 Maret dan berlomba pada beberapa cabang yang diperlombakan.
 
Wakil Wali Kota Bandung mengatakan dirinya telah memberikan motivasi kepada kafilah Kota Bandung agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, yaitu kembali menjadi juara umum seperti pelaksanaan MTQ-MTQ sebelumnya.
 
“Mudah-mudahan pada pelaksanaan MTQ kali ini kita dapat memperoleh hasil yang maksimal, seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Wali Kota Bandung setelah melepas kafilah MTQ Kota Bandung.
 
Untuk menambah motivasi kafilah Kota Bandung, Oded mengaku bersama Wali Kota dan Sekda telah menyiapkan bonus kepada Kafilah Kota Bandung yang berprestasi. “Tentu saja kita telah mempersiapkan bonus untuk mereka yang berprestasi, agar mereka lebih semangat lagi,” jelasnya.
 
Oded juga mengingatkan, pelaksanaan MTQ itu bukan hanya semata-mata meraih prestasi menjadi juara umum. Tetapi yang terlebih penting lagi, pelaksanaan MTQ ini bisa menjadi wasilah atau motivasi bagi warga Kota Bandung dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya.
 
“Apabila menjadi juara lagi, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi baik bagi kafilah maupun warga kota, dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Wakil Wali Kota juga meminta kepada para camat agar dapat memberikan dorongan semangat kepada kafilah Kota Bandung, dengan hadir secara langsung ke tempat pelaksanaan. “Saya juga akan meminta camat untuk mensupport kafilah Kota Bandung untuk dapat hadir langsung, tetapi tentu saja tanpa meninggalkan tugas pokoknya,” jelasnya.

Sementara itu menurut Ketua Harian LPTQ Kota Bandung Diding, kafilah Kota Bandung sebelum terjun langsung di MTQ tingkat Jawa Barat telah melakukan beberapa tahap kegiatan untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal.

“Kita telah melakukan pembinaan yang meliputi tiga tahapan yang dilakukan mulai bulan Februari, sampai hari ini penutupannya, hal ini kita lakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal, jelasnya. (NW)

151 Aparat Kelurahan Kota Bandung Ikuti Pelatihan Teknologi Informasi Perkantoran

BANDUNG - Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function)

Dari ketiga fungsi tersebut untuk mempercepat fungsi pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bandung saat ini dibawah kepemimpinan Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil dan Wakil Wali Kota Bandung, Oded M Danial menerapkan dua pilar podasi untuk membangun Kota Bandung.


“Pertama kita ingin membangun Kota Ini dengan sistem Desentralisasi yang artinya kita tidak ingin kebijakan itu bertumpuk di pusat saja, hal ini berdasarkan dari pengalaman saya yang sembilan tahun menjadi anggota DPRD secara persis mengetahui penyebab terlambatnya pembangunan di kewilayahan yang langsung dirasakan masyarakat itu, karena camat dan lurah kurang berfungsi karena kurang kewenangan di wilayahnya masing-masing,”

Hal tersebut di katakan Oded saat membuka kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknologi Informasi Perkantoran Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di Kampus Institut Teknologi Bandung, Jl Ganesha No. 10, Senin (17/03/2014)

Lebih lanjut dikatakan Oded, “Dengan konsep desentralisasi diberikan pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat pada aparat kewilayahan, ke depan dimulai dari tingkat kelurahan menjadi pengguna anggaran, oleh karena itu saat ini kita sedang mempersiapkan memperkuat kemampuan di kewilayahan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, bahkan tahun ini anggaran pembangunan di kewilayahan kita naikan 20 sampai 30 persen,”

Selain Desentralisasi, Pemkot Bandung menerapkan kebijakan konsep percepatan pembangunan melalui pilar kolaborasi, yaitu dengan membuka selebar lebarnya kerjasama antara pemerintah sebagai pemegang regulasi dengan seluruh stakeholder masyarakat.

“Tidak terkecuali kami ingin membangun dengan seluruh masyarakat, dengan soliditas kita ajak masyarakat membangun bersama-sama,” ajak Oded

Pelatihan Teknologi Informasi Perkantoran

Sebanyak 151 aparat kelurahan seluruh Kota Bandung mengikuti pelatihan Teknologi Informasi Perkantoran yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sd 28 maret 2014.

Diterangkan Ketua Pelaksana Kegiatan, Nanang Sodikin, pelatihan tersebut untuk meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Pemkot Bandung agar terampil memahami aplikasi perkantoran secara benar.

“Pelatihan Ini untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan aparatur dalam hal aplikasi teknologi informasi manajemen perkantoran modern, juga mempersiapkan agar mampu memenuhi standar kualitas kerja,” terang Nanang.

Sementara itu ditempat yang sama Kepala Unit Sumber Daya Informasi Institut Teknologi Bandung, Basuki Suhardiman mengatakan, “kita berikan mereka pelatihan perkantoran untuk menunjang tugas sehari-hari memberikan pelayanan pada masyarakat, juga untuk membuat pelaporan-pelaporan, menyusun pertanggungjawaban, yang intinya mempercepat kinerja dengan mengembangkan kemampuan mereka terutama aparatur kewilayahan,”

Hal senada juga katakan Wakil Wali Kota Bandung, Oded M Danial, yang menyiratkan pentingnya pelatihan tersebut bagi aparatur kewilayahan yang notabene menjadi ujung tombak pemerintah kota memberikan pelayanan pada masyarakat, “dengan adanya konsep desentralisasi, pelatihan ini intinya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, kewilayahan diberikan anggaran sehingga harus mampu membuat pelaporan pertanggungjawaban. ( Ly)

Shelter Tanpa Penghuni

Disampaikan Klik-Walimedia Hari Jumat, 21 Maret 2014 | 19.36


Sejumlah titik di komplek per-kantoran Wali Kota Bandung dibangun shelter (tempat parkir) sepeda, sebagai salah satu bentuk mendukung program pemerintah dengan menyediakan fasilitas yang memadai.

Sayangnya, shelter yang dibangun dengan menelan biaya puluhan juta rupiah dengan mengandalkan biaya APBD kini hanya jadi pajangan. Nyaris setiap harinya shelter ini kosong tanpa “penghuni”. Termasuk di hari Jum'at  sekalipun. Padahal di hari itu Walikota Ridwan Kamil mengimbau bawahannya untuk melaksanakan program “Jum'at Bersepeda. (Foto : Abud)

Sekolah Menengah Terbuka Prioritaskan Kaum Dhuafa

Disampaikan Klik-Walimedia Hari Kamis, 20 Maret 2014 | 14.24

JAKARTA - Sekolah Menengah Terbuka atau SMA Terbuka diprioritaskan untuk siswa yang memiliki ketidakmampuan ekonomi atau kaum Dhuafa, dan kesulitan secara geografis. Hal ini dikatakan Direktur Pembinaan PKLK Ditjen Pendidikan Menengah Kemdikbud, Antonius Budi Priadi, dalam acara diskusi interaktif Dirjen Pendidikan Menengah dengan media massa, di Jakarta, Senin (17/03/2014).

“Kaum Dhuafa diprioritaskan karena kita lihat anak tidak mampu sekolah karena biaya atau kendala faktor ekonomi, dan pendaftaran Sekolah Menengah Terbuka tidak dikenakan biaya,” tutur Budi.

Pendaftaran Sekolah Menengah Terbuka atau SMA Terbuka, katanya, dilakukan secara online dan dapat pula dilakukan langsung ke sekolah induk. Setiap siswa SMA terbuka dari berbagai titik bisa mengakses materi pelajaran yang ditawarkan dari mana saja di sekolah induk, dengan proses pembelajaran seperti yang diterapkan di Universitas Terbuka. terdapat unit kegiatan belajar jarak jauh yang ada di setiap sekolah induk. “Pada saat ujian siswa harus hadir atau tatap muka di sekolah induk,” ujar Budi.

Budi menjelaskan, sebelum dimulai proses belajar siswa dikumpulkan, diberitahu tata caranya seperti apa, cara membuka dengan kode seperti apa. “Sehingga tidak dapat dibuka oleh semua orang karena terdapat kode tersendiri, dan kejujuran sangat penting,” kata Budi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur SEAMOLEC, Gatot Hari Priowirjanto, memberikan contoh seperti pada SMA Negeri 2 Padalarang, Jawa Barat, administrasi pelaksanaan SMA Terbuka akan dilatih bagaimana mengembangkan server yang ada disekolah terbut. Setiap kelas memiliki kode tersendiri, dan hanya siswanya yang mengetahuinya. Konten pembelajaran, kata Gatot, disiapkan bersama guru SMA Negeri 2 Padalarang, dan sudah masuk didalam portal yang disiapkan bersama Pustekkom, serta dapat di unggah di Android.

“Ketika siswa online dimanapun asalkan ada sambungan internet bisa mengirimkan tugas-tugas belajarnya dengan jadwal yang telah ditentukan, ” ungkap Gantot.

Anggaran yang disiapkan untuk Rintisan Sekolah Menengah Terbuka, Kasubdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan PKLK, Lilik Sulistyowati, menjelaskan untuk pemasangan dan perawatan jaringan sebesar Rp200 juta persekolah/tahun, pengelolaan manajemen sebesar Rp102 juta persekolah/tahun, bantuan untuk siswa sebesar Rp1.240.000 persiswa/tahun termasuk didalamnya untuk membeli tabled atau android sebagai pendukung proses belajar. “Target siswa Sekolah Menengah Terbuka sekitar 100-200 siswa persekolah untuk tahun ini,” tandasnya.(Ly/dikbud)

Kemdikbud Anggarkan Rp3,25 M untuk Rintisan Sekolah Menengah Terbuka

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 650 juta per sekolah induk, untuk pendirian lima Sekolah Menengah Atas Negeri Terbuka (SMANT). SMANT ini tersebar di lima provinsi di Indonesia, yaitu SMAN 1 Gambut Banjarmasin-Kalimantan Selatan, SMAN 1 Kepanjen Jawa Timur, SMAN 1 Narmada Lombok Barat-Nusa Tenggara Barat, SMAN 2 Padalarang-Jawa Barat, dan SMAN 12 Merangin-Jambi.

Tujuan pendirian sekolah ini guna menjangkau anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas karena faktor ekonomi, drop out, keterbatasan akses. Sehingga, seluruh siswa yang berijasah SMP, terlebih siswa yang tak tertampung di SMA Negeri akan dapat mendaftarkan diri.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud (Dirjen Dikmen) Achamd Jazidie mengungkapkan, anggaran tersebut akan digunakan mencakup manajemen sekolah, beasiswa bagi para siswa, dan fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, saat Dialog Terbuka Sekolah Menengah Terbuka dan Tunjangan Guru, di Jakarta, hari ini (17/3).

Kepala Subdit Program Pendidikan Khusus Layanan Khusus Dirjen Dikmen Lilik Sulistiyowati menjabarkan sebesar Rp 200 juta akan digunakan untuk pemasangan jaringan internet di tiap sekolah rintisan per tahun, Rp 102 juta untuk pengelolaan manajemen sekolah, dan Rp 1.240.000 per siswa tiap tahun untuk beasiswa para siswa. Oleh karena rintisan, SMA ini baru akan menerima sekitar 200 peserta didik.

“Sehingga Rp 1.240.000 akan dikalikan sekitar 200 siswa,” jelas Lilik. Sehingga setiap sekolah induk membutuhkan anggaran sekitar Rp650 juta. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Harris Iskandar mengingatkan untuk dapat mengawal keberadaan penerimaan peserta didik SMANT tersebut.

“Kita sudah mati-matian untuk menggelontorkan dana, jangan sampai dipersulit dengan penjelasan adanya biaya pendaftaran,” ujar Harris.

Seluruh siswa akan mendapatkan beasiswa tiap tahun, sehingga jumlah penerimaan siswa dibatasi sebesar 200 siswa persekolah di awal pendirian. Demikian pesan Harris, saat diwawancara, seusai Dialog Terbuka Sekolah Menengah Terbuka dan Tunjangan Guru, hari ini (17/3). (Ly/dikbud)

Lima Rintisan Sekolah Menengah Terbuka untuk Tingkatkan APK Dikmen

JAKARTA - Sebesar 98,2 persen Angka Partisipasi Kasar jenjang Sekolah Menengah Pertama (APK SMP) di tahun 2012. Angka ini menunjukkan adanya keberhasilan program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajar) di tahun tersebut.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikmen Kemdikbud) Achmad Jazidie menegaskan dari jumlah tersebut, baru terdapat sebesar 76,01 persen APK tingkat pendidikan menengah (APK dikmen). “Artinya, ada selisih 20 persen APK SMP dengan SMA, atau masih ada sebesar 1,2 juta siswa SMP yang tidak melanjutan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA),” ungkap Jazidie, di Dialog Pendidikan Menengah Terbuka, dan Tunjangan Guru, di Kemdikbud, Jakarta, hari ini (17/3).

Terhadap data tersebut, Jazidie menjabarkan faktor ekonomi, geografis, waktu, sosial, budaya, dan drop out dari SMA adalah kendala dari rendahnya APK dikmen. Sebagai bentuk intervensi peningkatan APK SMA, rintisan Sekolah Menengah Atas Negeri Terbuka (SMANT) diluncurkan tahun ini. Sebanyak lima sekolah SMANT akan didirikan, yaitu SMAN 1 Gambut Banjarmasin-Kalimantan Selatan, SMAN 1 Kepanjen Jawa Timur, SMAN 1 Narmada Lombok Barat-Nusa Tenggara Barat, SMAN 2 Padalarang-Jawa Barat, dan SMAN 12 Merangin-Jambi. Kelima sekolah akan menerapkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan tiga mode layanan bantuan belajar, yaitu dominan online.

Pada mode layanan ini, para siswa akan mendapat sebesar 80 persen Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan online, dan 20 persen dengan bimbingan tatap muka. Kedua, mode balance online dan tatap muka. Maksudnya, terdapat 50 persen KBM berlangsung dengan bimbingan online, dan 50 persen dengan bimbingan tatap muka. Ketiga, mode dominan tatap muka. Dengan mode ini, para siswa akan melakukan bimbingan online sebanyak 20 persen KBM, dan 80 persen dengan bimbingan tatap muka.

Pemilihan mode layananan bantuan belajar akan bergantung pada karakteristik, dan infrastruktur yang memungkinkan di masing-masing sekolah. TIK di SMANT Rintisan Penggunaan TIK akan dimaksimalkan di lima SMANT Rintisan. Secara terstruktur, Direktur Pendidikan Khusus Layanan Khusus Dikmen Kemdikbud (PKLK) Budi Priadi menjabarkan penggunaan TIK di lini pendaftaran, dan KBM. Saat pendaftaran, para siswa akan dapat bebas mendaftar secara online di masing-masing sekolah rintisan.

"Namun, pendaftaran ini dibatasi pada anak-anak kaum duafa," jelas BUdi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengisian kolom kesanggupan pembiayaan sekolah oleh orang tua. Ditambahkan, saat KBM, siswa akan mendapat unit pembelajaran jarak jauh. Dengan Kurikulum, dan materi yang sama, masing-masing siswa dapat mengakses dari kelima sekolah tersebut. "Tapi, ujian tetap dilakukan secara tatap muka, yaitu di sekolah yang didaftarkan," tutupnya.(LY/dikbud)

Riset dan Publikasi Ilmiah Belum Dapat Perhatian Maksimal di PTAN

JAKARTA - Riset dan publikasi ilmiah yang merupakan pilar peradaban di masa lalu, belum dapat perhatian maksimal di lingkungan PTAN. Demikian ditegaskan Menteri Agama Suryadharma Ali ketika melantik Kepala Biro AUAK IAIN Ambon, Ketua STAIN Al-Fatah Jayapura, Ketua STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Ketua STAIN Purwokerto, Ketua STAIN Salatiga, dan Ketua STAHN Tampung Penyang Palang Karaya di Jakarta, Kamis (20/3).

Hadir dalam acara pelantikan tersebut Wamenag Nasaruddin Umar, Sekjen Bahrul Hayat, Dirjen Pendis Nur Sam, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Dirjen Bimas Hindu Yudha Triguna, Irjen M. Jassin, Staf Ahli Menag, dan sejumlah pejabat Eselon II Pusat. 

“Harus diakui bahwa riset dan publikasi ilmiah belum dapat perhatian maksimal di PTAN,” ujar Menag.

Padahal menurut Menag, salah satu parameter keunggulan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah, yang memerlukan dorongan dari para pimpinan PTAN dan wajib difasilitasi oleh lembaga perguruan tinggi ialah pengembangan riset dan publikasi ilmiah. Perbandingan antara karya penelitian dan publikasi ilmiah dengan jumlah mahasiswa belum ideal. 

“Untuk itu saudara pimpinan PTAN, saya minta memperhatikan pengembangan riset dan publikasi ilmiah di lingkungan PTAN yang melibatkan seluruh mahasiswa dan dosen sesuai bidang dan minatnya masing-masing. Riset dan publikasi ilmiah yang perlu dikembangkan di  lingkungan PTAN adalah tentu yang sejalan dengan visi dan misi PTAN serta memberi manfaat positif terhadap kemajuan umat dan pembangunan bangsa,’ kata Menag.  

Perkembangan dan transformasi di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN) yang cukup pesat menjadi tantangan tersendiri untuk menyiapkan sumberdaya manusia pada level pimpinan perguruan tinggi. 

“Kepemimpinan di perguruan tinggi memiliki karakteristik yang spesifik, karena mencakup segi-segi akademik dan non akademik yang harus dikelola secara simultan dan paralel,” tutur Menag.

Dalam kesempatan tersebut Menag mengingatkan bahwa sebagai pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi Agama Negeri harus menyusun dan mengawal perencanaan strategis untuk mengembangkan tradisi keilmuwan dan manjemen perguruan tinggi yang kokoh dengan identitasnya dan memiliki kualitas sebagai pusat keunggulan studi agama. Sekalipun PTAN membuka fakultas dan program studi umum, namun harus mengembangkannya dalam kerangka integrasi keilmuwan dengan ilmu agama. (dm/dm).

Menag: PTAN Bukan PT Kelas Dua



JAKARTA - Dewasa ini Perguruan Tinggi Agama Negeri Agama di tanah air telah membuktikan bahwa PTAN bukanlah Perguruan Tinggi (PT) kelas dua atau pilihan terakhir bagi calon mahasiswa yang tidak diterima di perguruan tinggi umum negeri. 

PTAN menjadi pilihan pertama bagi banyak mahasiswa,” terang Menteri Agama Suryadharma Ali ketika melantik sejumlah pimpinan PTAN dan Karo IAIN di Jakarta, Kamis (20/3). Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wamenag Nasaruddin Umar, Sekjen Bahrul Hayat, Dirjen Pendis Nur Sam, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Dirjen Bimas Hindu Yudha Triguna, Irjen M. Jassin, Staf Ahli Menag, dan sejumlah pejabat Eselon II Pusat

Seiring dengan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi agama, menurut Menag sangat terbuka peluang bagi PTAN untuk mengembangkan inovasi dan kerjasama di berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar negeri. 

Kemenag dengan jumlah satuan kerja dan titik sebar satuan kerja yang terbesar di seluruh Indonesia dalam pandangan Menag membutuhkan praktik manajemen organisasi, sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif dan ekselen sejalan dengan reformasi birokrasi. 

Ke depan, dalam merespon tantangan organisasi dan menyikapi perubahan lingkungan strategis serta merespon isu-isu aktual keagamaan yang langsung atau tidak langsung dihadapkan pada posisi strategis Kementerian Agama, Menag meminta Pimpinan Kementerian Agama di pusat dan di daerah harus sensitif terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik. (dm/dm).

Menag Lantik Ketua STAIN, STAHN dan Karo IAIN


Jakarta (Pinmas) – Menteri Agama Suryadharma Ali melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Agama. Pejabat yang dilantik tersebut adalah Kepala Biro AUAK IAIN Ambon, Ketua STAIN Al-Fatah Jayapura, Ketua STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Ketua STAIN Purwokerto, Ketua STAIN Salatiga, dan Ketua STAHN Tampung Penyang Palang Karaya. Pelantikan dilakukan di Ruang OR Kantor Kemenag Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta, Kamis (20/3). 

Sesuai Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/01/1892/3/4/5/6/7 Tanggal 18 Maret 2014 pejabat yang dilantik tersebut adalah;

  1. Dr. Basman, M. Ag sebagai Kepala Biro AUAK IAIN Ambon sebelumnya adalah Direktur Pasca Sarjana IAIN Ambon;
  2. Dr. Idrus Al Hamid, S. Ag, M. Si sebagai Ketua STAIN Al-Fattah Jayapura sebelumnya adalah Lector Kepala STAIN Al- Fattah Jayapura;
  3. Dr. H. Hafifuddin, M. Ag menjadi Ketua STAIN Malikussaleh Lhokseumawe sebelumnya adalah Lector Kepala pada STAIN Malikussaleh Lhokseumawe;
  4. Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag menjadi Ketua STAIN Purwokerto sebelumnya adalah Ketua STAIN Purwokerto periode sebelumnya;
  5. Dr. Rahmat Hariyadi menjadi Ketua STAIN Salatiga sebelumnya adalah Wakil Kepala Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga STAIN Salatiga
  6. Prof. Drs. I Ketut Subagiasta, M. Si, D. Phil sebagai Ketua STAHN Tampung Penyang Palang Karaya.

Dalam amanahnya, Menag menyatakan bahwa promosi dan mutasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan organisasi dan sistem karir untuk mendorong setiap pejabat lebih berprestasi dan berinovasi.

“Jangan sia-siakan amanah, jangan khianati sumpah jabatan, tetapi laksanakan tugas dan amanah dengan penuh integritas dan keyakinan kepada Allah Maha Melihat segala yang kita lakukan,” ujar Menag. 

Hadir dalam acara pelantikan tersebut Wamenag Nasaruddin Umar, Sekjen Bahrul Hayat, Dirjen Pendis Nur Sam, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Dirjen Bimas Hindu Yudha Triguna, Irjen M. Jassin, Staf Ahli Menag, dan sejumlah pejabat Eselon II Pusat. (dm/dm).

Utusan Thailand Studi Banding Kerukunan di Kemenag


JAKARTA - Tiga belas utusan resmi Pemerintah Kerajaan Thailand, didampingi para pemimpin/tokoh berbagai agama di Thailand seperti Budha, Hindu, Islam, Singh, dan Nasrani berkunjung ke Kemenag Lapangan Banteng, Rabu (19/3).

Mereka disambut Sekjen Bahrul Hayat, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Dirjen Bimas Budha Joko Wuryanto, Ketua Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Mobarok dan beberapa Tokoh Agama.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemenag Bahrul Hayat menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia telah terjalin dalam waktu yang lama dan terjaga dengan baik.

“Indonesia adalah sebuah negara unik. Kami bukan negara yang berdasarkan agama. Namun kami juga bukan negara sekular. Kami adalah negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan UUD 45. Pancasila mengajarkan lima sila (prinsip), yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Sedang UUD kami menjamin kebebasan beragama dan beribadatan-nya” terang Sekjen.

Keunikan lainnya, lanjut Bahrul, meski mayoritas penduduk kami adalah Suku Jawa, namun kami memakai Bahasa Indonesia (Melayu) sebagai bahasa persatuan. Bahrul menegaskan bahwa umat beragama di Indonesia hidul saling menghargai, baik intern maupun antar umat beragama.

“Islam dipeluk sekitar 87,18 %, yakni sekitar 207.176.162 jiwa. Kristen dianut 6,96 %, atau sekitar 16.528.513. Sementara Katolik berjumlah 6.907.873 jiwa (1,69 %), Hindu 4.012.116 jiwa; Budha 1.703.254 jiwa (0,72 %), Konghuchu 117.091 (0,05 ) dan penganut lainnya sekitar 1.196.317 (0,50). Kami semua saling menghargai” urai Bahrul.

Meski Islam mayoritas, tambah Bahrul, tapi kami saling menghargai dan bekerja sama dengan penganut agama/kepercayaan lainnya. “Kami juga mengelola pendidikan, dari mulai pendidikan dini (RA), hingga pendidikan tinggi (perguruan tinggi),” tambahnya.

Dalam dialog, perwakilan Budha menguatkan pernyataan Bahrul Hayat. “Meski Budha minoritas, tidak ada 1 %, namun kami hidup rukun dan bersama dengan penganut agama atau kepercayaan lainnya. Kami mampu hidup rukun dan bersama-sama,” ungkapnya.

“Kerukunan sangat penting untuk hidup bersama-sama dan bekerja sama. Dan kami berkumpul-kumpul lintas agama, duduk bersama, sudah terbiasa. Beginilah kondisi kerukunan umat di Indonesia yang bisa disampaikan kepada Raja dan Pemerintah Thailand. Kami hidup rukun dan nyaman. Bahkan kami bebas menjalankan ibadah kami dan menikmati pendidikan khas Budhis di sini,” tambahnya.

Dikatakan juga bahwa kerukunan ini merupakan sebuah kesepakatan para foundingfathers bangsa Indonesai yang merangkumnya pada Pancasila dan UUD’45. Hal ini bisa dijadikan semacam inspirasi.“Mungkin prinsip teman-teman muslim adalah; yang besar harus melindungi yang kecil” tambahnya.

Senada dengan itu, Perwakilan Hindu Dharma menegaskan bahwa Indonesia terus membangun dan menjaga kerukunan antarumat beragama. “Kami saling menjaga. Yang mayoritas mengayomi minoritas. Semoga kerjasama dua negara ini bisa lebih baik“harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Bahrul Hayat juga menerangkan secara detail wajah Kemenag, mulai dari tugas dan peran kementerian, termasuk terkait pengelolaan jamaah ibadah haji Indonesia yang mencapai 200 ribu jamaah lebih.

Para tamu dari Thailand tampak antusias dengan beragam informasi yang mereka peroleh terkait cara dan pendekatan Indonesia dalam menjaga keutuhan negara dan merajut terus kerukunan. (G-penk/mkd/mkd)

Pemkot Bandung-Kemenpera Tandatangani PKS

Disampaikan Klik-Walimedia Hari Senin, 17 Februari 2014 | 10.21

BANDUNG - Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ketahun, sementara dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun dengan harga terjangkau belum mampu memenuhi pertumbuhan penduduk itu sendiri sehingga perlu adanya tindakan Pro-aktif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengakselerasi penyelesaian permasalahan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Walikota Bandung M.Ridwan Kamil menandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) disaksikan langsung oleh Menteri Perumahan Rakyat Dzan Faridz dan dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Pembahasan Usulan Program Pengembangan Kawasan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 - Wilayah Barat dan Timur, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (13/02).

Dalam sambutannya Menpera Dzan Faridz mengatakan bahwa pada tahun 2010 data BPS sudah memberikan gambaran sebegitu besar kekurangan penyediaan perumahan bagi masyarakat sehingga perlu adanya suatu kerjasama yang bersifat Win to Win Solution antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi serta Kabupaten/Kota.

"Data BPS tahun 2010 menyatakan bahwa backlog rumah mencapai 13,6 juta. Jumlah tersebut semakin meningkat mengingat pertambahan rumah tangga baru sekitar 900.000 keluarga per tahun. Kondisi tersebut masih ditambah dengan masih besarnya jumlah rumah dengan kondisi rusak berat
maupun rusak sedang/ringan yang memerlukan perbaikan, antara lain diakibatkan oleh bencana yang banyak terjadi akhir-akhir ini" paparnya.

Dzan juga menambahkan bahwa program-program Kementerian Perumahan Rakyat yang telah dilaksanakan antara lain adalah penyediaan rumah susun sewa, pembangunan rumah khusus, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), bantuan stimulan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh (BSPK), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan ini semua bisa berjalan bila setiap unsur dapat bekerja secara sinergis.
 
 "Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 14 huruf f dan Pasal 15 huruf c, bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta menerapkan
kebijakan hunian berimbang sesuai Permenpera No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang dan Permenpera No. 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpera No. 10 Tahun 2012" terangnya.

Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 234.800.000.000 dialokasikan untuk 30 kabupaten/kota, terdiri dari Wilayah Barat senilai Rp. 66.248.000.000 untuk 9 kabupaten/kota, Wilayah Tengah senilai Rp. 72.827.000.000 untuk 9 kabupaten/kota dan Wilayah Timur senilai Rp. 95.724.000.000 untuk 12 kabupaten/kota. Sedangkan jumlah anggaran Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) sebesar Rp 133.800.000.000 dan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar Rp 162.260.000.000, yang dialokasikan untuk seluruh wilayah.

Acara ini mengundang 70 (tujuh puluh) kabupaten/kota dari 13 (tiga belas) provinsi di Wilayah Barat (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI jakarta dan Jawa Barat) serta 76 (tujuh puluh enam) kabupaten/kota dari 13 (tiga belas) provinsi di Wilayah Timur (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi
Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua).

Menutup sambutannya ia berharap agar Rakor dan penandatanganan PKS ini dapat memperbaiki dan mengatasi Back Log pada Perumahan di Indonesia. "Saya berharap upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat Sinergi Pusat-Daerah, khususnya dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman agar visi "Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni" dapat terwujud " tutupnya . (LY)

Rekrutmen Polri, Polres Cimahi Gandeng Pemkot dan Kemenag

http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8276.jpg

CIMAHI - Kapolres Cimahi, AKBP Erwin Kurniawan menegaskan, Polres Cimahi ingin mewujudkan rekrutmen Polri Tahun 2014 berlangsung secara bersih dan jujur sehingga menghasilkan sumber daya manusia Polri yang berkualitas. 

Salah satu upaya mewujudkan cita-cita mulia itu, Polres melakukan kerja sama dengan Kementrian Agama Kota Cimahi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

Kerja sama dengan Kemenag dan Pemkot Cimahi yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut, menurut AKBP Erwin, dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya dalam kelengkapan persyaratan administrasi, seperti adanya ijazah palsu dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu.

“Dengan kerja sama tersebut, potensi kecurangan dalam persyaratan penerimaan polisi bisa diminimalisir,” kata AKBP Erwin Kurniawan, usai acara penandatanganan MoU terkait Rekrutmen Polri Tahun 2014 di Gedung Pengabdian Mapolres Cimahi, Jalan Jenderal Amir Machmud, Kota Cimahi kepada wartawan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, jelas Erwin, nantinya bisa membantu memeriksa identitas kependudukan pendaftar. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi, nantinya membantu dalam memeriksa legalitas ijazah pendaftar lulusan SMA atau SMK. Sedangkan Kementrian Agama Kota Cimahi, nantinya membantu memeriksa legalitas ijazah pendaftar lulusan Madrasah Aliyah.
AKBP Erwin menjelaskan, dalam rekrutmen Polri 2014, Polres Cimahi ditetapkan sebagai Panitia Pembantu Penerimaan Polisi untuk Polda Jawa Barat. Seleksinya sendiri dilakukan di Polda Jawa Barat untuk Bintara dan di Polri untuk Akademi Kepolisian. (LY/JBR)

Kodam III/Siliwangi Sosialisasikan Validasi Data Veteran RI

BANDUNG - Sebanyak 125 peserta terdiri dari para Kakanminvetcad, para staf di lingkungan Babinminvetcaddam III/Siliwangi, para Ketua DPD Veteran dan Ketua DPC Veteran RI se wilayah Provinsi Jawa Barat-Banten mengikuti sosialisasi Validasi Data Veteran RI bertempat di Aula Manunggal Denma Kodam III/Siliwangi Jalan Kalimantan No 14 Bandung, hari Kamis (13/2/2014).
 
Kegiatan sosialisasi dipimpin langsung Kababinminvetcad Kodam III/Siliwangi Kolonel Inf Inget Barus, S.Sos., sedangkan yang menjadi nara sumber adalah Kadep Validasi DPP Veteran RI Brigjen Mar (Purn) Ismu Edi Ismaun, M.M.
 
Kababinminvetcad Kodam III/Siliwangi Kolonel Inf Inget Barus, S.Sos mengatakan tujuan kegiatan sosialisasi adalah untuk melaksanakan dan melakukan validasi data veteran RI yang ada di wilayah Kodam III/Siliwangi (Jabar-Banten) dengan data yang ada di tingkat pusat, sekaligus mensosialisasikan Undang-undang No 15 tahun 2012 tentang Veteran RI, khususnya Veteran Perdamaian dan Veteran Anumerta.
 
Lebih lanjut diungkapkan Kababinminvetcad, kegiatan ini sangat penting untuk mencocokan data agar data yang ada menjadi valid. Kababinminvetcad juga mengharapkan agar semua pihak yang terkait dengan validasi data veteran dapat berkoordinasi secara maksimal terutama pada tingkat pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi perbedaan data.
 
Akurasi data yang valid menurut Kababinminvetcad akan memudahkan dalam melakukan pembinaan dan peta kekuatan para Veteran yang sebenarnya, termasuk dalam pengurusan administrasi hak-hak para veteran RI yang telah berjasa dalam perjuangan kepada bangsa dan Negara. (LY)

Bandung Raya

Mutiara Al Qur'an

 

Copyright © 2012. Walimedia - All Rights Reserved